Wednesday, 17 January 2018 | 09:35:22 WIB | 150 Pembaca

Akibat Terlambat Dana Transfer dari Pusat, Bayar Kegiatan dan DD Terhambat

pemerintahan

Foto:

Portal Riau (Duri) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperjelas masalah terhambatnya/belum dibayarkannya dana kegiatan kepada pihak ketiga dan dana desa untuk anggaran tahun 2017, kepada wartawan media online, cetak dan tv, diacara coffee morning Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE.MM bersama wartawan Kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau di Hotel Grand Zuri Duri, Rabu (17/01/18).

 

Bupati Amril Mukminin melalui Kepala BPKAD (badan pengelola keuangan dan asset daerah) Bengkalis Bustami mengatakan, bahwa sektor dana transfer DBH (dana bagi hasil) bagi daerah sebesar Rp. 3,1 Triliun. Dimana, sistim transfer dana dari pusat ditahun 2016 dan 2017 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu per 3 triwulan. Dimana ditahun 2016 bagi daerah yang mengandalkan DBH terdapat kekurangan satu triwulan.

 

"APBD Bengkalis sangat signifikan besarnya dibanding dengan pendapatan lain, karena besaran penerimaan DBH. Tetapi, kalau1 triwulan saja terlambat ditransfer dana DBH itu dari pusat, sangat berpengaruh untuk realisasi pembayaran kegiatan kepada pihak ke tiga," sebutnya.

 

Pada tahun 2017, sambung Bustami, diharapkan penerimaan DBH sebesar Rp.600 Miliar lebih, ternyata diakhir tahun 2017 hanya menerima sekitar Rp.300 Miliar lebih, berarti masih ada kekurangan sebesar Rp.300 Miliar lebih, sehingga pemerintah belum bisa membayar seluruh tagihan dari pihak ketiga."Sampai hari ini kita telah melakukan rekonsiliasi data masalah kekurangan bayar sebesar Rp.390 Miliar, sehingga kita rekomkan kepada SKPD yang terkait sampai proses lebih lanjut kita bisa melunasinya kepada pihak ketiga," terangnya.

 

Masalah pengolahan asset daerah ada sebagian asset yang sudah dilaporkan kepada Bupati.Namun, sebagian lagi masih belum terealisasi, petugas terkait sudah melalukan perekaman data asset Sesuai arahan Bupati, untuk berkoordinasi dengan pihak Kejari, dan pihak Kejari sudah merespon dengan baik, dengan menyesuaikan regulasi yang ada.

Sementara Kadis PMD (pemberdayaan masyarakat dan desa) Ismail, MP menyebutkan, kalau mengenai kekurangan dana transfer dari pusat sebesar Rp.390 Miliar itu, adalah termasuk dana desa sebesar Rp.65 Miliar.Jikalau sudah ditransfernya dana tersebut, maka secepatnya ditransferkan ke desa.

 

"Terkait asset desa, kami sudah meminta kepada pihak desa didalam setiap pertemuan, tolong diinventarisasi semua asset yang ada di desa. Kepada staf juga sudah saya instruksikan, agar diinventarisasi bangunan-bangunan yang ada di desa, contoh kantor Kepala Desa, apakah masuk kedalam asset Pemkab Bengkalis atau asset desa.Kalau masuk asset pemkab, seandainya ada perehaban, renovasi dan lainnya, tidak boleh dipakai dana desa, tetapi kalau sudah masuk kedalam asset desa, untuk perehaban, renovasi dan lainnya bisa menggunakan dana desa," tegasnya.

 

Lanjutnya lagi, untuk asset didesa yang tidak berfungsi, bisa dialihfungsikan nantinya, apapun bangunan-bangunan yang ada di desa bisa dialihfungsikan, dan mengenai surat tanahnya, bisa disurati pihak BPKAD dan Dinas PMD."ini juga yang diharapkan oleh pak Bupati kepada Dinas PMD untuk ditindaklanjuti," tutupnya.(Ser)