Populer
Monday, 22 January 2018 | 15:59:00 WIB | 207 Pembaca

DPRD dan Plt.Kadisdik Bengkalis Adakan Pertemuan Dengan Kepala Sekolah

Pendidikan

Foto:

Portal Riau (Duri) - Terkait banyaknya keluhan orangtua/wali murid kepada anggota dewan tentang pungutan di sekolah-sekolah, akhirnya beberapa anggota DPRD Bengkalis adakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah SDN dan SMPN Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, di gedung Bathin Betuah kantor Camat Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis, Senin (22/01/18).

 

Dalam acara itu, tersingkap semua keluhan-keluhan dari orangtua/wali murid kepada anggota dewan, yang menjadi pokok pembahasan, seperti masalah pungutan uang les/bimbingan belajar yang diadakan disekolah, baju seragam, buku LKS, uang iuran bulanan, uang perpisahan dan lainnya.Dari pihak kepala sekolah menyinggung masalah perbedaan sekolah swasta dan negeri, dan berkurangnya insentif guru, serta kekurangan guru.

 

Anggota DPRD Bengkalis yang hadir yaitu, Nanang Harianto, Tamrin Mali, Edi Budianto, Fidel, Syamsu Dalimunte, Fransiska Sinambela dan Saipul Ardi, serta Plt.Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Edi Sakura, S.Pd.M.Pd.

 

Nanang Harianto selaku pimpinan pertemuan menjawab, bahwa mengenai perbedaan sekolah swasta dan negeri itu adalah, karena seluruh pembiayaan di sekolah swasta dibiayai oleh perorangan atau kelompok, sedangkan sekolah negeri dibiayai oleh negara." Masalah intensif yang dikurangi sampai 35%, karena pengaruh DBH (dana bagi hasil) minyak dan gas (migas) kita semakin menurun.Jadi, kami harapkan bapak/ibu semangat untuk mengajar jangan sampai turun juga," pinta Nanang yang juga selaku wakil ketua komisi IV DPRD Bengkalis.

 

Lanjut Nanang, kondisi berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang.Memang mengenai pengutipan itu sudah diatur dalam Permendikbud."Kita inginkan dunia pendidikan di kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik.Yangmana UU mengamanatkan 20% untuk pendidikan," terang Nanang.

 

Fidel menambahkan, bahwa masalah perbedaan sekolah swasta dan negeri, bisa mengusulkan kepada pemerintah, termasuk masalah gurunya perlu ditambah," sekolah yang dilokasi Chevron, nanti perlu kami panggil pihak Chevron, agar kita bisa mengambil solusi, tetapi jangan dibebankan kepada murid," kata Fidel.

 

Lalu Syamsu Dalimunte (alias Syamda) mengingatkan, bahwa mengenai KIP (Kartu Indonesia Pintar) dua tahun lalu sudah dibagikan hampir 4000 kepada siswa, saya sudah mengeluarkan dana 2 juta untuk mengurus kartu KIP itu, uang pribadi saya itu, demi membantu para siswa yang membutuhkannya.Masalah pembelian buku LKS juga, banyak orangtua murid yang melapor kepada saya, termasuk pengutipan uang di sekolah untuk guru yang pindah, ini keterlaluan !," ungkap Syamda.

 

Sementara Fransiska, mengungkapkan bahwa masalah satu orang guru mengajar untuk 300 murid yang beragama Kristen di SMPN 2, itu tidak dibenarkan." Kenapa sampai dikumpulkan 300 murid, kan bisa diatur jam belajarnya menurut kelasnya," kata Fransiska dengan nada marah.

 

Plt.Kadisdik Edi Sakura pun menimpali, intinya ia berharap untuk masalah pelajaran agama Kristen diberi tempat yang layak.Masalah dana BOS ada peraturan 14 poin, kemudian ada kalimat dan lain-lain, kalimat ini sering menjadi masalah bagi kepala sekolah pada saat adanya pemeriksaan dari pihak inspektorat."Ditahun ini, pemerintah akan mengadakan pakaian seragam sekolah sebanyak 75%, termasuk sepatu, untuk di Mandau," sebut Edi Sakura.

 

Menurut Nanang, masalah baju seragam sekolah pihak pemerintah akan mengadakan bagi yang tidak mampu, bukan kurang mampu."Kepada kepala sekolah dan guru-guru, agar dapat mengecek langsung kerumah-rumah siswa yang tidak mampu tersebut, dilihat keadaan rumahnya, dan penghasilan orangtuanya dll," tegasnya.

 

Salah seorang kepala sekolah Ridwan menegaskan,"kalau masalah kepres yang 52 item itu, kita harus komitmen pak, jangan ditambah atau dikurangi.Kalau masalah baju biar siswa beli baju sendiri," ujarnya.

 

Akhirnya, kesimpulan pertemuan itu adalah, komitmen mematuhi Permendikbud No.75 tahun 2016, dan Perpres No.87 tahun 2016.Bagi oknum kepsek dan guru yang melakukan pungutan akan ditindak tegas, gunakanlah dana BOS dan BOSDA secara baik dan benar.Diminta kepada guru, mengenai les bisa dilakukan dirumah, bukan disekolah, tetapi tidak boleh dipaksakan (sukarela), karena nantinya ada siswa yang tak mau ikut les ada sanksi dari guru tersebut.

 

Edi Sakura menambahkan lagi, masalah intensif guru, apa kelebihannya kalau diberi intensif, mutunya begitu-begitu saja," jadi terima saja apa adanya, karena kondisi keuangan kita belum mengijinkan.Terserah kepada bapak/ibu sekalian, apakah mau mengikuti aturan atau tidak, siapa yang melanggar aturan, bapak/ibu yang menanggung akibatnya.Jangan sampai kena tangkap tim saber pungli nantinya, ketuanya Kapolres dan wakilnya Jaksa," tegas Edi Sakura.

 

Terakhir Nanang menegaskan, dimintakan kepada Plt. Kadisdik membuat surat edaran tentang hasil keputusan pertemuan hari ini, untuk disebarkan ke sekolah-sekolah dan ditempelkan di papan pengumuman sekolah-sekolah."Dan kami tidak mau mendengar lagi, adanya oknum kepala sekolah yang menakut-nakuti guru dengan menjual nama baik Bupati Amril Mukminin," tutupnya.(Ser).