Populer
Thursday, 08 March 2018 | 23:46:24 WIB | 232 Pembaca

PT.SIS Disinyalir Melanggar Hukum Lakukan PHK 49 Karyawannya

Tenaga Kerja

Foto: Nainggolan, sudah bekerja di perusahaan minimal 2 tahun

 


Portal Riau (Bathin Solapan) - Karena di PHK (pemutusan hubungan kerja) sepihak, tanpa alasan yang tepat, sejumlah 49 karyawan PT.SIS yang berada di Dusun Muda, Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, mendatangi kantor PT.SIS (Sinar Inti Sawit), Rabu (07/03/18).

 

Hal itu dilakukan, untuk meminta pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan, yang telah memPHK sebanyak 49 karyawan sejak tanggal 6 Maret 2018 kemarin.

 

Menurut B.Nainggolan selaku Ketua Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) perwakilan di PT.SIS, bahwa PHK yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan sepertinya sewenang-wenang atau tidak mendasar, karena mereka tidak melakukan suatu tindakan yang melawan hukum dan aturan perusahaan selama bekerja.

 

"Kami menduga, kenapa kami tiba-tiba di PHK, karena pada tanggal 13 Pebruary 2018 lalu, kami mendatangi Kadisnaker Propinsi Riau, mengadukan masalah upah yang kurang atau tidak sesuai UMR, jatah beras tidak ada, THR dan THN tidak dikasih oleh perusahaan, termasuk BPJS tenagakerja dan banyak lagi kecurangan pihak perusahaan," ungkap Nainggolan didampingi temannya Hadi Juanda, Kamis (08/03/18).

 

Kami, sambung Nainggolan, sudah bekerja di perusahaan minimal 2 tahun, ada yang 4 tahun.Gaji dibayar Rp.88.270 perhari," lembur tidak dihitung, waktu libur tidak ada, padahal kerja 12 jam perharinya sampai satu bulan penuh, sedangkan supir dibayar Rp.800 ribu perbulannya," sebut Nainggolan.

 

Ketua Umum SBRI Agen Simbolon ketika dikonfirmasi di kantornya Jl.Karang Anyer I, Kelurahan Air Jamban Duri, Kamis (08/03/18), merasa sangat kecewa atas tindakan dari pihak manajemen PT.SIS. Bila ada kesalahan dari pekerja harus ada teguran 1,2&3, dan pihak perwakilan pengurus SBRI yang berada di lingkup PT.SIS harusnya dikoordinasikan terlebih dahulu.

 

" Karena manajemen PT.SIS sudah melanggar pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 UU ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 yang menyatakan, perusahaan tidak dibenarkan melakukan PHK sebelum ada keputusan dari pengadilan, berarti PHK yang dibuat PT.SIS batal demi hukum, dan menurut KUHPerdata di pasal 1603 huruf (h) menyatakan, tidak dibenarkan PHK dilakukan pada awal bulan takwin, bilamana hal itu terjadi, batal demi hukum," ungkap Simbolon.

 

"Disnaker juga harus bertindak tegas dalam hal ini, kalau tidak perusahaan lain juga akan semaunya melakukan PHK sepihak tanpa dasar hukum yang kuat, SBRI telah membuat surat kepada manajemen perusahaan dengan surat No.23 tanggal 8 Maret 2018 , tentang penolakan PHK sepihak oleh manajemen PT.SIS kepada 49 karyawannya, dan ditembuskan kepada Kadisnakertrans Bengkalis, Kadisnakertrans Propinsi Riau, Bupati Bengkalis, Kapolsek Mandau," sebut Simbolon.


Manajer PT.SIS Ir.Ginting ketika dikonfirmasi melalui nomor WAnya tidak mau menjawab (Ser).