Friday, 09 March 2018 | 09:42:40 WIB | 276 Pembaca

Mau jadi Kepala Dinas, Ini Syaratnya...!!!

pemerintahan

Foto:

 

 

Pangkalan Kerinci.portalriau.com---- Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berada pada instansi Daerah.
Berdasarkan ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi pejabat pimpinan tinggi, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur bahwa jika calon kepala dinas ditetapkan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka tidak bisa menjadi kepala dinas. Akan tetapi, calon kepala dinas disyaratkan memiliki rekam jejak jabatan dan integritas.

 

Integritas ini diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) disebut dengan istilah Pejabat Pimpinan Tinggi.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

 

Syarat kompetensi yang lebih rinci terkait jabatan pimpinan tinggi pada instansi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (“PP 18/2016”). Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
Syarat yang dibutuhkan untuk menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu:
a. kompetensi,
b. kualifikasi,
c. kepangkatan,
d. pendidikan dan pelatihan,
e. rekam jejak jabatan dan integritas,
f. serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

 

Jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi
direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Jadi, kepala dinas yang Anda maksud termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (Kutipan Hukumonline.com)


Terkait jabatan pimpinan tinggi, UU ASN mensyaratkan harus memiliki rekam jejak jabatan dan integritas. UU ASN menyatakan bahwa integritas ini diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.(md)