Saturday, 10 February 2018 | 20:37:54 WIB | 108 Pembaca

MENKO DARMIN : Pencegahan Karhutla Tahun 2017-2019

pemerintahan

Foto:

 


PELALAWAN.Portalriau.com---Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 10 Februari 2018. Grand design pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) tahun 2017 – 2019, dirancang dengan dua pendekatan, tapak dan non tapak. Siaran Pers No.SP.74Humas/PP/HMS.3/02/2018 tanggal 10/02/2018.

 

Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2018 di Istana Negara, beberapa hari lalu, pendekatan tapak dilakukan dengan memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi oleh KLHK, dan areal kerja gambut Badan Restorasi Gambut seluas 2,4 juta hektar, tidak terbakar. Kedua agregat ini diprediksikan tidak terbakar 100%, sebab kebutuhan dana untuk pendekatan tapak diberikan 100% dengan harapan kebakaran menjadi 0%. Melalui pendekatan ini diharapkan luas hutan dan lahan yang terbakar dapat berkurang.

 

Strategi tingkat tapak dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot dan pembentukan brigade dalkarhutla.


Sementara strategi pendekatan non tapak, dikatakan Darmin dengan memastikan usaha pemberian insentif ekonomi non-tapak, penegakan hukum, penguatan masyarakat, dan early fire response, dapat berjalan efektif untuk seluruh Indonesia. Kegiatan non tapak ini dilakukan lewat proses penegakkan hukum oleh Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dan Kepolisian, Skema insentif ekonomi, Pelatihan dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Monitoring hotspot.


Dikatakan Darmin, kedua pendekatan ini dinilai cukup efektif, terbukti pada Periode 2015 - 2017 terjadi penurunan hotspot signifikan untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, tahun 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, dan tahun 2017 hanya 2.567 hotspot. Begitu juga dengan luasan karhutla, terjadi penurunan, pada tahun 2015 luas areal terbakar mencapai 2,6 juta Ha, tahun 2016 turun menjadi 438.360 Ha, tahun 2017 tinggal 165.464 Ha.


“Pengalaman dari tahun sebelumnya, tetap diperlukan sinergitas para pihak mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbukti efektif. Untuk itu, Pemerintah perlu menjadi katalisator supaya masyarakat secara masif bergerak untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan”, kata Darmin.


Pada beberapa kesempatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasinya atas penegasan Presiden terhadap komitmen jajarannya dalam mendukung pengendalian karhutla setiap tahunnya. Menurutnya, hal tersebut sangat efektif dalam menekan angka hotspot dan kejadian karhutla.


Sementara itu, berdasarkan data pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK, hingga tadi malam (09/02/2018), hotspot masih terpantau rendah, yaitu sebanyak 1 titik berdasarkan Satelit NOAA, di Kalimantan Barat, serta 16 titik berdasarkan TERRA AQUA (NASA) Conf. level >80%, di Riau.(kutipan PPID.Menlhk) (rls)