Populer
Friday, 18 May 2018 | 17:50:05 WIB | 209 Pembaca

Hanura semangkin bangkit, Jaya semangkin menang

Politik

Foto: DPD Partai Hanura Riau Dr. H Agus widayat, M.M.



Pekanbaru (Portalriau.com) DPD Partai Hanura Riau Dr. H Agus widayat, M.M. Dalam rapat terpisah menyampaikan kepada DPC Kabupaten Kota seriau dan bacaleg agar tidak ragu lagi karna sekarang ini pengurusan yang sah DPP. PARTAI HANURA Pimpinan OESMAN SAPTA (Ketua Umum) dan HERRY LONTUNG SIREGAR (Sekretaris Jenderal),hal ini di sampaikan kepada portalriau.com hari (18/5/18).


Kami berharap DPC Kabupaten Kota Seriau dan Kecamatan bacaleg bisa Setiap dapil minimal dapat satu kursi DPRD, "Ucap Dr. H Agus widayat, M.M.


Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan DARYATMO-SARIFUDDIN SUDDING tentang SK kepengurusan DPP Hasil Munaslub dg Ketua Umum Dharyatmo dan Sekjen Syarifuddin Suding.


Sehubungan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diketuai oleh Joko Setiono, SH. MH (Ketua Mjelis), Sutiyono, SH. MH (anggota) dan Dr. Nasrifal, SH. MH (anggota) dalam Perkara Permohonan Keputusan Fiktif Positif yang diregister dengan No. : 12/FP/PTUN. JKT. antara DARYATMO dan SARIFUDDIN SUDDING sebagai Pemohon melawan Menteri Hukum dan HAM, maka bersama ini DPP. PARTAI HANURA.


DPP. PARTAI HANURA Pimpinan OESMAN SAPTA (Ketua Umum) dan HERRY LONTUNG SIREGAR (Sekretaris Jenderal), menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta karena dalam putusannya terhadap Perkara No. : 12/FP/2018/PTUN JKT, tanggal 17 Mei 2018 telah menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif terkait dengan permohonan DARYATMO -SUDDING meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengesahkan Kepengurusan DPP. PARTAI HANURA hasil Munaslub yang diprakarsai oleh DARYATMO dan SARIFUDDIN SUDDINGG.


Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menolak Permohonan DARYATMO-SARIFUDDIN SUDDING, oleh karena menurut Majelis Hakim bahwa syarat suatu permohonan fikti posistif harus mememuhi syarat formal permohonan fiktip positif sesuai Pasal 3 ayat 2 c dan ayat 3 b PERMA No. 8 Tahun 2017, yaitu :


Permohonan diajukan terhadap putusan yg belum ditetapkan pejabat pemerintah; dan/atau ;


Tidak termasuk objek permohonan fiktip positif, yaitu permohonan terhadap permasalahan hukum yg sudah pernah diajukan gugatan.


Maksud dari syarat permohonan diajukan terhadap putusan yang belum ditetapkan pejabat pemerintah, adalah ketika DARYATMO-SARIFUDDIN SUDDING mengajukan permohonan Keputusan Fiktif Positif ke PTUN Jakarta, Menteri Hukum dan HAM sudah mengeluarkan Keputusan Pengesahan Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi terhadap DPP PARTAI HANURA yang dipimpin oleh Dr. OESMAN SAPTA, Ketua Umum dan HERRY LONTUNG SIREGAR, Sekjen pada tanggal 17 Januari 2018.


Sedangkan Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Keputusan Fiktif Postif yang dimohon oleh DARYATMO-SARIFUDDIN SUDDING dalam Perkara No. : 12/FP/2018/PTUN.JKT sudah diajukan gugatan dan menjadi Obyek Sengketa dalam perkara No. : 24/G/2018/PTUN.JKT.


Berdasarkan alasan formal tsb, di atas, maka Majelis Hakim yqng dipimpin oleh Joko Setiono, SH. MH berpendapat bahwa permohonan yg diajukan Pemohon (DARYATMO-SARIFUDDIN SUDDING) dalam perkara yang diregister No. : 12/FP/2018/PTUN. JKT memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2c dan ayat 3b PERMA No. : 8 Tahun 2017, Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badannatau Pejabat Pemerintah. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim harus ditolak.


Sebab, termohon (Menteri Hukum dan HAM RI) telah melengeluarkan SK NO. : 01 tertanggal 17 Januari 2018 yg ditujukan kpd DPP Partai Hanura yang diketuai oleh Dr. OESMAN SAPTA dan Sekjen HERRY LONTUNG SIREGAR, disamping itu permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon (DARYATMO-SARIFUDDIN SUDDING) dalam permohonan perkara 12/FP/2018/Ptun Jkt sudah diajukan gugatan di PTUN Jkt dengan register perkara no 24/G/PTUN Jkt.


Dampak putusan perkara No. : 12/FP/2018/PTUN.JKT bagi DPP Partai Hanurayang dipimpin oleh OESMAN SAPTA, Ketua Umum dan HERRY LONTUNG SIREGAR, Sekjen adalah sbb:


Bahwa de facto SK yg dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & HAM RI atau Tergugat adalah ditujukan kpd DPP Partai Hanura yg sah yang saat ini dipimpin oleh Ketum OESMAN SAPTA & Sekjen HERRY LONTUNG SIREGAR dan tidak ada SK. lain yg dikeluarkan oleh Kemenkumham;


Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim angka 1 di atas, maka tidak ada pengurus Partai Hanura selain Pengurus DPP Partai Hanura yg dibawah pengurusan Ketum OESMAN SAPTA & Sekjen HERRY LONTUNG SIREGAR;


Apabila ada orang atau sekelompok orang yg memgatasnamakan DPP Partai Hanura menyelenggarakan kegiatan organisasi seperti melakukan rapat2 dan atau rapimnas serta Munaslub tidak dapat dianggap sbg kegiatan organisasi DPP Partai Hanura dibawah Ketum yang sah yang dipimpin oleh Dr. OESMAN SAPTA dan HERRY LONTUNG SIREGAR.


Kegiatan organisasi Partai Hanura yg dilakukan oleh sekelompok orang yg mengatasnamakan DPP Partai Hanura yg diketuai oleh DARYATMO dan SARIFUDDIN SUDDING telah merugikan nama besar & citra Partai Hanura. Oleh karenanya DPP Partai Hanura akan mengambil tindakan hukum.(red).