Populer
Sunday, 30 September 2018 | 09:53:15 WIB | 408 Pembaca

Wirya Nata Atmaja jangan putar bali kan fakta, Terkait Dugaan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis

Hukum dan Kriminal

Foto:Kuasa Hukum Amril Mukminin Wirya Nata Atmaja





Duri (Portalriau.com )  – Persidangan terdakwa Toro yang merupakan Pemimpin Redaksi media online Harianberantas.co.id  yang duga, Didakwa melakukan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis Amril Mukminin dijerat dengan UU ITE terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.


Kasus tersebut sudah memasuki sidang yang kesebelas di PN Pekanbaru. Pada Kamis (27/9/18) dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli dari PWI Riau, namun terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena saksi berhalangan untuk hadir.


Di hadapan puluhan wartawan baik dari media cetak, online maupun elektronik, Wirya Nata Atmaja sebagai kuasa hukum Amril Mukminin merasa perlu memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang menimpa kliennya. Dengan media portalriau.com bersama puluhan Wartawan.


Dalam pernyataannya, Wirya mengajak semua pihak untuk sama-sama menghormati serta mengawal proses hukum yang kini tengah bergulir di PN Pekanbaru.


“Mari sama-sama kita ikuti, kita hormati, kita dukung, dan kita kawal bersama proses hukum yang prosedural yang kini tengah berlangsung. Benar dan salah, biarlah pengadilan yang menentukan. Kita juga minta semua pihak menjauhkan sikap adu domba, kebohongan dan fitnah,” pinta Wirya.

Ditegaskan Wirya, “Situasi yang berkembang saat ini, seolah-olah kliennya telah mengkriminalisasi terdakwa. Padahal, kliennyalah yang paling merasa dirugikan akibat pemberitaan yang menyudutkan Amril Mukminin dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos Bengkalis tahun 2012”.

Ditambahkan Wirya, “Pihak terdakwa dan pendukungnya pun kini seakan-akan diposisikan sebagai orang yang terzalimi. Namun kenyataannya ada pemutar balikan fakta di kasus itu”.

“Padahal, dalam pandangan kami, klien kamilah yang dizalimi akibat terus dibombardir dengan pemberitaan yang menurut kami sangat tidak fair. Karena itu, sebagai kuasa hukum, kita harus melakukan pembelaan atas penzaliman yang terus dilakukan,” tegas dia.


Masih menurut Wirya, “Dugaan korupsi Bansos itu adalah prosedur hukum. Hingga kini, dalam penyelidikan pihak kepolisian, tidak ditemukan bukti dan saksi adanya keterlibatan Amril Mukminin dalam kasus tersebut”.


“Dalam persidangan kasus Bansos itu, klien kami pun tidak pernah jadi saksi. Bagaimana mau dipersalahkan,” paparnya.


Terkait Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers, menurut Wirya, “Yang bersangkutan dipersidangan mengakui pernah menerbitkan permohonan maaf.  Tapi setelah itu, kliennya terus saja dibombardir lewat pemberitaan yang sangat menyudutkan. Kalau terjadi di kita, ini terlampau menjengkelkan. Sudah diajak baik-baik ketemu. Tapi pemberitaan terus saja berlanjut,” sambung Wira.


Lanjut Wirya, “Kesimpulan terakhir, terpaksa dijalankan proses hukum, kasusnya dinyatakan P21 dan kini sudah bergulir di PN. Yang bersangkutan pun sudah berstatus terdakwa. Meski begitu, pemberitaan yang sangat menyudutkan kliennya terus saja digencarkan. Dugaan kriminalisasi pun dihembus-hembuskan”.


“Dikatakannya pula, bahwa semua proses hukum ini telah mengangkangi Undang-undang tentang Pers. Kalau memang begitu tafsiran mereka, kenapa tidak ditempuh langkah hukum saja,” tanya Wirya.

“Sebenarnya siapa yang korban. Apa bukan beliau yang sudah dikorbankan dengan berita-berita yang menyudutkan itu. Apa beliau tak punya keluarga yang merasa sakit beliau diperlakukan seperti itu. Makanya, kita harap rekan-rekan media bisa jernih melihat persoalan ini. Pak Amril orangnya sangat bersahabat dengan media. Tapi karena ini sudah sangat keterlaluan makanya beliau melanjutkan kasusnya sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di dewan pers,” pungkas Wirya. [red]