Kader PPP segera laporkan diduga ketua forum BPD kuantan Singingi ke Bawaslu Kuansing

Kader PPP segera laporkan diduga ketua forum BPD kuantan Singingi ke Bawaslu Kuansing

Kuansing - Perseteruan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) bersama kader partai persatuan pembangunan (PPP) Boby Hariansyah Purba Akan membuat laporan terkait ketua forum BPD kecamatan Kuansing , Domestika Rizona, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan ke Sentra Gakkumdu kabupaten Kuansing. Laporan ini akan dilayangkan karena Domestika diduga telah melakukan politik praktis dengan mengancam tidak akan memilih caleg PPP dalam pemilihan umum mendatang.

Boby mengatakan bahwa Domestika telah berujar dalam salah satu media online pada tanggal 6 Oktober 2023 bahwa BPD memiliki hak suara dan akan memboikot caleg PPP. Pernyataan tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490 yang mengatur tentang larangan bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

“Kami sangat menyayangi ucapan dari ketua forum BPD tersebut. Ucapan tersebut jelas merupakan bentuk politik praktis yang tidak dapat diterima. Kami akan melaporkan hal ini ke Bawaslu dan

Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti,” ujar Boby.

Selain itu, Boby juga mengatakan bahwa BPD di kabupaten Kuansing telah gagal dalam fungsi pengawasannya. Ia menilai BPD tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan independen.

“BPD seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa. Namun, kenyataannya BPD di kabupaten Kuansing justru menjadi alat politik ,” ujar Boby.

Terkait dengan tuduhan Boby, Domestika Rizona belum memberikan keterangan resmi.

Bukti kegagalan BPD dalam fungsi pengawasan

Tuduhan Boby Hariansyah Purba bahwa BPD di kabupaten Kuansing telah gagal dalam fungsi pengawasannya dapat dibuktikan dengan beberapa hal berikut:

BPD tidak mampu mencegah terjadinya korupsi di desa. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala desa di kabupaten Kuansing. Namun BPD tidak mampu mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut.

BPD tidak mampu mengawasi kinerja kepala desa. BPD sering kali tidak memberikan rekomendasi kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran.

BPD tidak mampu menjadi mitra kerja pemerintah desa. BPD sering kali menjadi oposisi pemerintah desa, sehingga menghambat pembangunan desa.

Berita Terkait

Plt. Bupati Labuhanbatu Ingatkan Petugas Pantarlih Tidak Bermain Saat Bekerja

Labuhanbatu, Portalriau.com- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd. MM mengingatkan agar para petugas Pantarlih tidak bermain - main saat bekerja dalam…...

Peringati HKG PKK ke-52, Plt Bupati Labuhanbatu: "Mari Jadikan Refleksi Bagi PKK"

Labuhanbatu,portalriau.com- Memperingati HKG PKK ke 52 tahun 2024 Plt. Bupati labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar,S.Pd, MM, mengajak kepada seluruh Kader PKK di semua tingkatan untuk…...

Laudia Cinta Bella, Jahit Indahnya Masa Depan Lewat Vokasi PHR

Caption: _Laudia Cinta Bella saat menjahit baju pesanan konsumen. Laudia membuka usaha menjahit di rumahnya, di Bagan Siapiapi, Rokan Hilir, Riau usai menjalani pelatihan menjahit…...

PEBRI MAHMUD SUMONDO URANG BENAI,Berikut Ulasannya

Kuansing - Portalriau.com- Ternyata Pebri Mahmud yang digadang gadang sebagai bakal calon Wakil Bupati Suhardiman Amby adalah sumondo orang Benai, beliau merupakan Salah satu Tokoh…...

Meriahkan Hari Bhayangkara Bupati Kasmari Lepas 300 Trail Adventure ,Bersama Kapolres Bengkalis

DURI - Portalriau.com- Sebanyak 300 Peserta Trail Adventure tahun 2024, dari berbagai daerah mengikuti ajang Trabas Bakti Sosial Hari Bhayangkara bersama Kapolres Bengkalis, di lapangan…...