Alihkan Program Pensiun PNS ke BPJAMSOSTEK, Manfaat Tidak Berkurang

Alihkan Program Pensiun PNS ke BPJAMSOSTEK, Manfaat Tidak Berkurang

JAKARTA -- Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), paling lambat tahun 2029, penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dialihkan ke Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan atau kini dipanggil BPJAMSOSTEK. 

 

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK, Sumarjono menyampaikan pihaknya sedang menunggu regulasi turunan dari UU tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero).

 

"Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Tentunya kami akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami", jelas Sumarjono.

 

Program Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015. PP tersebut mengatur program JP untuk pekerja Non PNS dan diselenggarakan dengan skema pre-funding melalui iuran pemberi kerja dan pekerja. Manfaat yang diterima merupakan hak peserta dan sebagai kepastian atas perlindungan kepada seluruh warga negara. 

 

Terkait manfaat program pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan ke BPJAMSOSTEK.

 

"Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya", tutur Sumarjono.

 

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa program pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai Hak dan sebagai Penghargaan atas pengabdiannya. Pemberian program pensiun dalam bentuk Hak, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

 

Selanjutnya Sumarjono menjelaskan, BPJAMSOSTEK akan menyelenggarakan program pensiun yang berbentuk Hak PNS sebagai warga negara, sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja Indonesia lain, sesuai dengan UU SJSN.

 

Sedangkan untuk program pensiun dalam bentuk Penghargaan atas pengabdian bagi PNS, Pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS, termasuk badan yang akan menyelenggarakan.

 

Senada dengan yang dikatakan oleh Sumarjono, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI Retno Pratiwi menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah itu melindungi seluruh warga negaranya, tidak melihat apakah itu pekerja swasta ataupun PNS atau TNI/Polri. “Pemerintah dengan segala upaya memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk PNS. Pengalihan program dari Taspen ke BPJAMSOSTEK sesuai SJSN tidak akan mengurangi manfaat pensiun bagi PNS, tetapi justru memberikan kepastian keadilan dan peningkatan manfaat”, papar Retno. 

 

Sumarjono juga menegaskan, meski UU Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan agar PT Taspen (Persero) mengalihkan programnya paling lambat tahun 2029, namun BPJAMSOSTEK menyatakan telah siap jika Pemerintah mempercepat proses pengalihan tersebut.

 

"Kami sudah berpengalaman menjalani proses pengalihan program JHT milik karyawan BUMN pada tahun 1996 silam, yang sebelumnya juga diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Pengalihan tersebut dianggap sukses karena hingga saat ini tidak ada penurunan manfaat, dan bahkan BPJAMSOSTEK selalu memberikan imbal hasil di atas ketentuan, tahun 2019 besarnya 6,08% p.a. Selain itu BPJAMSOSTEK juga pernah mengalihkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di era PT Jamsostek kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014.", tegas Sumarjono. 

 

Retno juga menambahkan, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS jelas mengatur tentang pengalihan program yang dikelola PT Taspen sesuai dengan SJSN, bukan peleburan atau penggabungan institusi. “PT Taspen tidak perlu khawatir berlebihan atas isu penggabungan institusi, karena amanat UU hanya mengalihkan program sesuai SJSN. Pemerintah tidak berencana untuk melebur kedua institusi ini”, pungkas Retno.(rilis)

Berita Terkait

Kejari Kampar Terima Kunjungan Silaturahmi DPRD Kampar

KAMPAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar. Adapun pada kunjungan itu dalam rangka bersinergi sekaligus bincang - bincang.…...

Monev WBK/WBBM, Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi Kunker di Kejari Kampar

KAMPAR - Kedatangan Wakil Jaksa Agung (Waja) Republik Indonesia pada kunjungan Kerja (Kunker) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar. Dalam rangka selaku ketua tim pengarah reformasi…...

Surat Rakyat, Solihin Tidak Tamat SD Untuk Ketua BEM UI

Bengkalis, - Portalriau.com- Surat terbuka ini saya sampaikan menanggapi kritik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sebagaimana dipublikasikan di berbagai media. Nama saya…...

Adi Putra Terpilih Secara Aklamasi, Sebagai Ketua PWI Bengkalis

Adi Putra (kanan) Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua PWI Bengkalis. Bengkalis,Portalriau.com- Adi Putra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Bengkalis periode 2021-2024 pada konferensi…...

Barang Bukti Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, di Musnahkan Kejari Kampar

KAMPAR - Barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkrah atas perkara. Kejaksaan Negeri Kampar melaksanakan pemusnahan dari Bidang Pidana Khusus dan Bidang…...