PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI PENANAMAN MODAL KELAPA SAWIT POLA PLASMA

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI PENANAMAN MODAL KELAPA SAWIT POLA PLASMA

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI PENANAMAN MODAL KELAPA SAWIT POLA PLASMA DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh

IRSAN KAMADI SIREGAR

(Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru)

  1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penamaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan diposisikan sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal sebagai sarana pemulihan ekonomi setidaknya akan menjadi suatu hubungan ekonomi yang tidak terelakkan. Penanaman modal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Para penanam modal akan datang ke suatu negara apabila dirasa negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Pemerintah Indonesia sendiri seharusnya sudah menyadari bahwa mereka membutuhkan penanam modal untuk mengembangkan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya dan menjadi kewajiban untuk Pemerintah Indonesia menyediakan lahan investasi yang memadai dan menjamin kekondusifan negaranya agar tercipta iklim investasi yang kondusif yang berdampak langsung bagi penanam modal baik itu penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing merasa nyaman dan mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hakekat mendasar yang bersangkutan dengan adanya otonomi daerah maka dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, peran dan fungsi DPRD melalaui prinsip demokrasi,pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.33/Permentan/OT.140/7/2006 dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertanian, yang menyatakan bahwa setiap Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) wajib membangun Kebun Plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan sedikitnya seluas 20% dari luas Kebun Inti.

Namun kerjasama yang dilakukan tersebut dirasakan oleh masyarakat hanya menguntungkan pihak perusahaan sendiri, masyarakat kurang dilibatkan dan sampai saat ini kebun plasma tersebut belum menghasilkan.

  1. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Investasi Penanaman Modal Kelapa Sawit Pola Plasma Di Kabupaten Kampar?

  1. PEMBAHASAN

Menurut Hafsah (2000:43), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan (win-win solution) dan bertanggung- jawab. Yusuf Wibisono (2007:103) menyatakan, maksud dan tujuan kemitraan adalah “win-win solution partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama,tetapi lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Dari beberapa pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai ,saling menguntungkan dan tidak harus berupa materi tetapi juga bisa berupa bentuk peningkatan kapasitas layanan yang berkelanjutan.

Plasma adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat sekitar perkebunan. Sebagaimana hal tersebut bersifat wajib dilakukan oleh Pihak Perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut juga telah diatur dan didasarkan atas keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998 lalu diterapkan lagi Pogram Revitalisasi Perkebunan yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 33/Permentan/OT.140/7/2006, kemudian yang terakhir adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertanian. Permentan No. 98 Tahun 2013 itu mengatur beberapa hal pokok. Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Dalam Permentan disebutkan pembangunannya dapat dilakukan dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Selanjutnya, Usaha Industri Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9,harus memenuhi penyedian bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan Masyarakat 1. Kemitraan Perkebunan, yang meliputi : a. Kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kebun milik masyarakat (Plasma) yaitu seluas 20% dari luasan area tertanam. b. Perusahaan inti bertindak sebagai Avalis (penjamin) angsuran bagi kebun plasma. 2. Kemitraan Operasional Perkebunan, yang meliputi : a. Perusahaan inti akan bertindak sebagai OPERATOR kebun. b. Masyarakat sekitar kebun akan dilibatkan dalam operasional perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan / lapangan usaha. 3. pola OPERATOR yaitu : a. Perusahaan inti akan mengelola dan melaksanakan seluruh kegiatan kebun mulai dari Pembangunan Kebun, Pembibitan,Penanaman, Perawatan hingga Pemanenan, selama usia produktif kelapa sawit kurang lebih selama 30 tahun. b. Hasil dari kebun plasma berupa Tandan Buah Segar (TBS) akan diberikan kepada petani plasma setelah dipotong : 1. Biaya angsuran atas biaya pembangunan 2. Biaya perawatan 3. Biaya pemanenan dan transportasi TBS 4. Biaya pengelolaan 4. Yang disebut pola OPERATOR yaitu : a. Pembersihan Lahan b. Pembibitan c. Penanaman d. Perawatan e. Panen dan Transport 5. Tujuan Pola OPERATOR, yaitu: a. Menjaga keberhasilan kebun mulai dari penanaman hingga menghasilkan / berproduksi. b. Menjaga kontinuitas (berkesinambungan) terhadap angsuran biaya pembangunan. c. Agar petani plasma mempunyai penghasilan yang relatif stabil dan pasti.

Dalam hal Kemitraan Perkebunan, Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan Masyarakat. Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma untuk Masyarakat dilakukan beriringan dengan Pembuatan Kebun Inti, dan Pembangunan Kebun Plasma tersebut tidak hanya mengacu pada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertanian, yang mewajibkan setiap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit wajib menjalin kerjasama dengan Masyarakat sekitar dengan membangun kebun Plasma paling rendah seluas 20% dari luas areal Kebun Inti, tapi juga berdasarkan keputusan Manajemen Perusahaan. membuat sebuah keputusan (Kebijaksanaan) yaitu membangun kebun Plasma untuk Masyarakat melebihi dari luas Areal yang ditetapkan oleh Peraturan.

Pada tahap ini seluruh kegiatan pengembangan usaha merupakan tanggung jawab dari perusahaan inti. Dalam tahap ini juga manajemen hasil produksi dilakukan oleh perusahaan inti baik untuk pembayaran kredit kepada bank, bagi hasil kepada pekebun peserta, biaya perawatan dan pemeliharaan kebun sampai pada manajemen fee bagi perusahaan inti tersebut yang tentu dilakukan dengan metode perhitungan manajemen yang baik yang akan disepakati para pihak. Dalam mekanisme pelaksanaan kemitraan usaha, Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk pendampingan usaha hingga mampu berproduksi secara berkelanjutan. Adanya perangkat regulasi yang kuat di bidang perkebunan setidaknya dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, terutama untuk perkebunan yang berada di daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan pengawasan pemerintah pusat. Seperti halnya di Kampar, untuk dapat menciptakan keberhasilan usaha perkebunan, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk membentuk aturan-aturan yang akan mengikat bagi para pihak yang melakukan kemitraan serta dapat melindungi kepentingan masyarakat rata-rata yang kurang memiliki pendidikan. Namun pada kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Kampar belum mempunyai perangkat perundang-undangan yang dapat memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan inti yang tidak menepati isi perjanjian.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahapan ini harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terkait mengenai pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan inti yaitu. Dalam rangka keseimbangan perkembangan perkebunan yang semakin pesat, Pemerintah melalui Permentan Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2013 telah mengatur mengenai Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Di Kabupaten Kampar. Kebijakan penetapan harga TBS produksi dari lahan milik pekebun plasma di Kabupaten Kampar dibentuk secara berkala oleh Pemerintah Daerah c.q Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang dibuat Para Pihak.

Dinas dimaksud dalam menetapkan standar harga juga merujuk pada Permentan tesebut. Dengan demikian Pihak Perusahaan tidak serta merta dapat membeli TBS dengan standar harga yang dibuat sepihak. Terkait dengan perjanjian pola kemitraan inti-plasma di Kabupaten Kampar, guna adanya kepastian bagi para pihak pada perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat para pihak mengatur mengenai pola bagi hasil dengan sistem manajemen fee yang berhak diperoleh oleh pihak perusahaan pada penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dalam setiap pemanenan. Sedangkan mengenai prediksi terhadap jumlah hasil produksi yang dapat diperhitungkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Disisi lain, hal ini dikhawatirkan menjadi factor penyebab timbulnya kesalahpahaman dalam pembagian hasil keuntungan. Setidaknya ada pihak ketiga yang akan melakukan pengawasan pada saat penjualan TBS tersebut sehingga sesuai antara jumlah penjualan dengan perhitungan pendapatannya.

Masyarakat dalam pola kemitraan di Kabupaten Kampar secara umum dipandang telah sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menyebutkan: menteri atau menteri tehnis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan. Terkait dengan kelompok mitra yang akan melakukan kemitraan usaha, seharusnya adalah kelompok yang telah dibina terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Kesiapan kelompok mitra juga dipandang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar dapat terbentuknya kelompok yang siap bermitra dan mempunyai manajemen yang baik. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/1997 pada Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: kelompok mitra yang menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah

Selain itu pada pra pemberian izin perkebunan kepada perusahaan diperlukan upaya dari pemerintah dalam membuat persyaratan yang konkrit terhadap pelaksanaan kemitraan. Pemerintah telah mendelegasikan kepada daerah yang mempunyai otonomi khusus seperti Provinsi Riau untuk mengatur secara khusus mengenai pedoman perizian usaha perkebunan.

  1. KESIMPULAN

Pola Kemitraan perkebunan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutya sebagai aturan pelaksananya masih digunakan PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, serta Kepmentan tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pengaturan kemitraan dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha masih memerlukan pengaturan yang lebih kompleks. Kelemahan dan kekurangan materi kemitraan yang terdapat dalam literatur peraturan perundang-undangan yang telah ada, dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi ketidakstabilan yang disebabkan lemahnya aturan yang bersifat teknis salah satunya.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam Perjanjian pola kemitraan usaha perkebunan inti-plasma di Kabupaten Kampar dilakukan secara langsung melalui peraturan perundang-undangan berupa pembinaan, pengawasan dan konsultasi agribisnis dan perlindungan secara tidak langsung melalui perjanjian kemitraan. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam pola kemitraan perkebunan adalah hanya sebagai fasilitator kemitraan dan pembinaan kepada masyarakat yang bertindak selaku petani, namun pembinaan dan pengawasan tersebut pun juga belum dilakukan secara maksimal.

Berita Terkait

Pemkab Labuhanbatu Ikuti Pembelajaran ASN se-Propinsi Sumatera Utara

Labuhanbatu, portalriau.com - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diwakili Asisten II Setdakab Labuhanbatu Drs. Ikramsyah Nasution mengikuti pembelajaran ASN se-Propinsi Sumatera Utara secara daring atas Kunjungan Kerja…...

BKPP Labuhanbatu Upayakan Penuntasan Masalah Disparitis Data ASN

Labuhanbatu, Portalriau.com- Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu Asrol Aziz Lubis MAP mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui badan Kepegawaian,…...

Hj. Ellya Rosa Siregar Prioritaskan Pembangunan Jalan Pangkatan-Tanjung Serang Elang

Labuhanbatu, portalriau.com- Selaku Plt. Bupati Labuhanbatu, Hj Ellya Rosa Siregar,S.Pd, MM, menyampaikan aspirasi masyarakat dibawah kepemimpinannya, aspirasi tersebut di sampaikan kepada anggota DPRD Propinsi Sumut…...

Plt. Bupati Labuhanbatu Hadiri Apel Gelar Pasukan OPS Patuh Toba 2024

Labuhanbatu, Portalriau.com - Plt. Bupati Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM, hadir mengikuti rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2024, di lapangan Mapolres…...

PHR Raih Penghargaan dari Kemendikbudristek Utamakan Pendidikan STEM di Indonesia

JAKARTA, 15 Juli 2024 – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas komitmen dan dedikasinya dalam…...