Pemkab Diminta Duduk Bersama dengan DPRD Rohul, Soal Penundaan Penyaluran DAU 2016
ROKAN HULU-Penundaan Penyaluran penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rokan Hulu untuk 4 bulan yakni September-Desember tahun 2016 dengan total sekitar 104 miliar atau Rp26.118.656.640 perbulannya, pemerintah daerah mengambil langkah melakukan optimalisasi anggaran untuk menutupi defisit pada APBD Rohul 2016.
Dalam melakukan optimilisasi anggaran 2016, DPRD meminta Pemkab Rohul untuk duduk bersama, tidak sepihak. Karena sebelumnya APBD Rohul 2016 dibahas dan disepakati bersama Pemkab bersama DPRD Rohul.
"Setelah kita hitung, APBD Rohul 2016 mengalami defisit sekitar Rp 110 miliar, bilamana penyaluran DAU yang ditunda Kemenkeu RI itu tidak ditransfer hingga akhir Desember 2016. Tentunya kita harapkan Pemkab duduk bersama dengan DPRD Rohul dalam melakukan optimilisasi anggaran," ungkap Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, Senin (26/9) terkait penundaan DAU Rohul di ruang
kerjanya.
Dia mengaku masih ada ruang pada APBD Perubahan 2016, tapi sampai hari ini, Laporan Pertanggungjawabn Keuangan tahun 2015 belum diserahkan Pemkab Rohul ke DPRD. "Bagaimana DPRD mau membahas RAPBD Perubahan 2016, sementara LPJ Keuangan tahun 2015 belum diserahkan, karena syarat kita melakukan RAPBD Perubahan 2016, telah dilakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015, DPRD Rohul, atas pertimbangan itulah, kita laksanakan RAPBD Perubahan 2016," jelasnya.
Begitu juga KUA dan PPAS Perubahan 2016 belum diserahkan, Kelmi berharap Pemkab Rohul segera menyerahkan bersamaan dengan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2015 ke DPRD Rohul.
Lanjutnya, didalam RAPBD Perubahan 2016 sangat penting, nanti dituangkan adanya cadangan penerimaan tunda salur dana bagi hasil (DBH) tahun 2015, kemudian adanya selisih perhitungan DBH tahun
2016 yang belum sepenuhnya dituangkan kedalam struktur APBD Rohul 2016.
"Paling tidak, dengan masuknya dana tunda salur DBH 2015 dan selisih perhitungan DBH 2016, mampu menekan angka potensi defisit yang terjadi nantinya pada APBD Rohul 2017. Maknya RAPBD Perubahan Rohul 2016 yang akan dibahas, tak akan banyak bergeser, hanya pada poin penerimaan dan belanja saja," terang politisi Partai Demokrat Rohul itu
Jelasnya, beban daerah saat ini masih ada hutang, yakni hutang pihak ketiga tahun 2015 sekitar Rp44 miliar yang harus dibayarkan, kemudian untuk memenuhi Mandatori Dana Desa 10 persen dari DAU, belum dituangkan sepenuhnya, yang masih mengalami kekurangan sekitar Rp33 miliar.
Tidak itu saja, Gaji 13 dan Gaji 14 belum dituangkan pada APBD Rohul tahun 2016, sementara pemerintah daerah membayarkannya atas amanah Peraturan Menkeu dan Mendagri menjelang lebaran Idul Fitri lalu. "Kondisi ini dapat dibayangkan, apabila DAU benar-benar tidak disalurkan oleh Pusat ke Rohul, hampir dipastikan, kalau tidak dilakukan optimalisasi anggaran, maka APBD Rohul 2016 akan dibahas
dalam kondisi defisit sekitar 110 miliar. Itupun dengan catatan, tunda salur 2015 dan selisih perhitungan memang sudah mutlak menjadi penerimaan tahun 2016," katanya.
Dia menyarankan, Pemkab segera melakukan rapat bersama dengan DPRD Rohul, selain menyampaikan laporan kondisi keuangan per 31 Agustus 2016 kepada DPRD. Sehingga perlu duduk bersama atas persoalan yang dihadapi dengan harapan optimalisasi dilakukan atas kesepakatan bersama Pemkab dengan DPRD Rohul.
"Kita tau Pemkab sedang berjuang ke Kemenkeu dan ke DPD RI, tentang kondisi keuangan RI. Dengan harapan DPD RI mampu menekan Menkeu Ri agar DAU Rohul tidak dilakukan penundaan, karena persoalan keuangan Rohul ini sangat memprihatinkan," jelasnya.
Kelmi menambahkan, perlu antisipasi yang harus dilakukan, sehingga potensi defisit bisa diatasi. "Kita harapkan APBD Rohul 2017 mendatang, kondisi keuangan kembali normal dan memberikan ruang kepada Pemerintah deaerah untuk melaksanakan pembangunan," sebutnya.(dpr/raj)
