Penundaan DAU, Gaji PNS Rohul Tetap Dibayarkan
ROKAN HULU-Pemerintah daerah memastikan, penundaan sementara
penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) selama 4 bulan (September-Desember
2016), dengan total sekitar Rp104 miliar oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) Republik Indonesia (RI), tidak akan berdampak terhadap
pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Rohul.
Namun penundaan DAU akan mempengaruhi nantinya pembayaran tunjangan beban kerja, bila selama empat bulan tidak disalurkan DAU tersebut hingga Desember mendatang.
"Kalau Gaji PNS tetap akan dibayarkan
setiap bulan, tidak ada penundaan. Untuk tunjangan beban kerja pegawai
atau dulunya dikenal dengan dana transport akan dihitung berapa jumlah
kebutuhan anggaran sebenarnya, terkait adanya penundaan sementara
penyaluran DAU Kabupaten Rohul," ungkap Sekda Rohul Damri Harun, Ahad, (11/9) terkait dampak penundaan penyaluran DAU
Rohul empat bulan kedepan.
Menurutnya, pemerintah daerah masih berjuang ke Kemenkeu RI,
bagaimana DAU Kabupaten Rohul untuk empat bulan itu tetap disalurkan. "Setahu saya sejak Rokan Hulu berdiri, baru ini yang pertama kali ditundanya penyaluran DAU untuk September-Desember 2016. Kita sudah lakukan koordinasi dengan Kemenkeu RI terhadap DAU yang ditunda bayar dengan telah memberikan data-data, sesuai dengan kebutuhan daerah terkait anggaran terutama DAU yang selama ini tak pernah terjadi penundaan penyalurannya," jelas Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)
Rohul itu.
Sekda mengaku, pemerintah daerah telah memberikan data secara detail
terkait kondisi keuangan daerah Rohul. Dengan harapan, dari upaya yang dilakukan, adanya tindaklanjut dan pertimbangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kita minta penyaluran DAU Kabupaten Rohul jangan ditunda. Namun apa yang menjadi keputusan dari Kementerian Keuangan RI, sampai kini kita masih menunggu apa yang menjadi kebijakan Pusat untuk Rohul khususnya soal DAU tersebut," jelasnya
Penundaan penyaluran DAU Kementrian Keuangan terpaksa dilakukan, karena didalam APBN Perubahan 2016, target penerimaan Negara di dalam APBN tahun 2016 tidak tercapai. Sehingga Pusat melakukan efisiensi anggaran terutama kegiatan yang
dananya bersumber dari APBN 2016. Dengan terpaksa meminjam uang ke
daerah."Itu yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani, meminjam uang ke
daerah. Penundaan penyaluran DAU, tidak ada kaitannya dengan sanksi
keterlambatan pengesahan APBD Rohul 2016," tuturnya.
Ujarnya, kebutuhan Gaji dan Tunjangan Beban Kerja PNS hingga
Desember 2016 yang selama ini anggarannya bersumber dari DAU sedang dihitung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul.(dpr/raj)
