Kisruh DPRD Bengkalis, Sofyan :”Siapa Sekarang Yang Berpihak ke Masyarakat”

Kisruh DPRD Bengkalis, Sofyan :”Siapa Sekarang Yang Berpihak ke Masyarakat”

BENGKALIS – Langkah yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis yang menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan paripurna pasca mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada Khairul Umam selaku Ketua DPRD Bengkalis dan Syahrial selaku Wakil Ketua DPRD Bengkalis mendapat pertentangan dari dua kubu tersebut. Dimunculkan narasi seolah olah rapat yang dilaksanakan tanpa kehadiran keduanya adalah rapat ilegal hingga memantik 37 anggota DPRD Bengkalis yang melayangkan mosi tak percaya angkat suara.

Melalui Wakil Ketua 2, Sofyan, para pengaju mosi tak percaya menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan justru untuk menyelamatkan agar kegiatan kegiatan di DPRD Bengkalis bisa berjalan hingga bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.

“Kalau kita tidak melakukan pilihan lain, maka akan terjadi kevakuman kegiatan di DPRD Bengkalis yang memuat kepentingan masyarakat banyak. Akan banyak agenda yang akan terkendala karena rapat tidak akan pernah quorum karena kawan kawan tidak mau lagi dipimpin oleh Khairul Umam dan Syahrial. Kalau sudah seperti ini, siapa yang akan dirugikan. Makanya, saya pimpinlah rapat Banmus, namun diviralkan seakan akan kami ini rapat Ilegal. Ini yang kami tak mengerti. Seolah olah ada pihak yang merasa terzalimi,”ungkapnya.

Dikatakan politisi PDIP ini,
rapat Banmus maupun paripurna yang dipimpinnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Sebab kalau terus memaksakan paripurna di pimpin Khairul Umam dan Syahrial, pasti tidak akan terlaksana karena tidak akan mencapai quorum lantaran 37 anggota DPRD tidak mau lagi dipimpin keduanya.

“Siapa sekarang yang berpihak kepada masyarakat. Kalau terus dipaksakan paripurna yang tidak quorum siapa yang akan dirugikan. Bayangkan saja, bila APBD perubahan tidak kita ketuk bulan ini, otomatis Perkada. Artinya kegiatan APBD sama dengan tahun yang lalu. Artinya kita tidak bisa anggarkan gaji pegawai, dana BOS, PPPK, tenaga honorer dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dan tentu ini sangat merugikan masyarakat. Makanya sekarang kami pertanyakan siapa sekarang yang berpihak ke masyarakat,”ucap Sofyan.

Diungkapkan Sofyan, ibarat dihadapkan pada dua pilihan, yang keduanya sama sama pilihan mudarat, maka pilihannya tentu yang membawa kerusakan paling kecil.

“Yang penting hari ini adalah melanjutkan kegiatan kegiatan DPRD hingga kita bisa jalankan keinginan masyarakat. Yang paling penting bisa melakukan pembahasan APBD Perubahan hingga bisa disahkan 26 September ini,”pungkasnya

Berita Terkait

PT Pertamina Ajarkan Anak TK dan Guru di Duri Taklukkan si Jago Merah

Duri, Portalriau.com- 18 Februari 2025 –¬ Di tengah riuhnya tawa dan celoteh khas anak-anak, ancaman kebakaran bisa saja mengintai. Oleh karena itu tugas kita bersama…...

Dinas Pertanian Labuhanbatu Serahkan Bantuan Tracktor Kepada TMI

Labuhanbatu, Portalriau.com- Untuk mendukung program pemerintah dalam pengolahan lahan pertanian, prasarana dan sarana pertanian di berikan kepada Dewan Pimpinan Tani Merdeka Indonesia (DPD-TMI) Kabupaten Kabupaten…...

Drs. Sarimpunan Tegaskan 9 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Labuhanbatu, Portalriau.com- Berdasarkan peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun 2025…...

Pemkab Labuhanbatu Gelar Rapat Penyusunan LKjlP Tahun 2024

Labuhanbatu, Portalriau.com - Guna meningkatkan kualitas dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Sekretaris Daerah Bagian Organisasi melaksanakan Rapat Teknis…...

Satlantas Polres Labuhanbatu Sosialisasikan Tertib Berlalu Lintas Melalui Siaran Radio RSPD FM

Labuhanbatu, Portalriau.com- Guna meminimalisir angka kecelakaan dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Labuhanbatu melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat melalui Radio…...