Membangun Kedaulatan Maritim
Portalriau.com - SIAK - Kementerian Kelautan dan Perikanan benar-benar menunjukkan tajinya terutama dalam dalam hal memberantas iellegal fishing yang sudah berlangsung secara turun temurun. sudah tak terhitung kerugian negara akibat maraknya kapal-kapal nelayan asing yang secara sengaja dan bebas memasuki wilayah perairan indonesia untuk menjaring ikan segar demi keuntungan financial mereka sendiri. Bahkan disebut-sebut Pencurian ikan oleh nelayan luar negeri merugikan negara sebesar Rp 30 triliun selama 10 tahun terakhir anehnya lagi seperti ada pembiaran yang di lakukan oleh aparat negara kita terhadap aksi pencurian tersebut.
Namun dengan adanya kebijakan penenggelaman tiga kapal asing milik Vietnam di kepulauan anambas natunan beberapa hari yang lalu yang di lakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan tentunya merupakan permulaan yang baik untuk memberi pesan kepada negara tetangga agar tidak main-main terhadap kedaulatan indoneisa, bahkan tindakan tersebut secara langsung juga mengirimkan sinyal ketegasan pemerintah terhadap negara asing yang selama ini selalu memandang sebelah mata Indonesia bahkan acap kali secara sengaja memprofokasi melalui parade angkatan laut milik mereka.
Kebijakan kementerian tersebut juga mendapat dukungan luas dari publik, karena pemerintah sebelumnya terkesan lamban dalam menjaga asset kekayaan laut milik negara ini.indonesia telah lama dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia hampir 17 ribu pulau yang terdata di peta nasional jika negara asia lainnya seperti china, korea, jepang dan Filipina hingga saat ini masih bersengketa secara keras untuk memperebutkan satu pulau yang bernama Senkaku, Namun Indonesia malah sebaliknya diberkahi kepulauan yang sangat indah dan sulit dihitung jumlahnya. yang terbentang sepanjang pulau dari sabang sampai merauke dari mianggas hingga pulau rote, namun terkadang kita tidak sadar asset yang sangat berharga tersebut kurang kita jaga dengan maksimal, bahkan aparat laut negara ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah kelautan yang mesti di jaga keamanannya. Akibatnya banyak kapal nelayan asing yang secara bebas mengacak-acak kekayaan laut kita, ikan beribu ton telah di curi dengan bebas,dan dijual serta di konsumsi dengan gratis.
Kebijakan penenggalamn kapal asing sebenarnya bukan hanya bermanfaat dari sisi penyelamatan kekayaan laut semata namun juga berimplikasi pada hubungan bilateral terutama dengan negara perbatasan. Hal ini di perkuat dengan himbauan yang di lakukan oleh pemrintah negara tetangga seperti Malaysia, singapura, dan lain sebagainya untuk mengingatkan warga negara mereka terutama para nelayan untuk tidak memasuki teritorial Indonesia. himbauan yang sepertinya sangat jarang terdengar bagi kita selama ini. .memang seperti itulah seharusnya etika dalam hubungan bertetangga untuk saling mengingatkan warga negara masing-masing bukan malah ikut mendorong rakyatnya untuk mencuri kekayaan laut bangsa lain.
Kita perlu memperkuat armada laut agar setiap jengkal wailayah laut terjaga dari tangan tangan jahil pencuri ikan. Perlu adanya penambahan personil laut milik angkatan laut negara ini karena Berdasarkan rencana pengembangan kekuatan TNI-AL yang pernah di susun pada periode 2005-2024, kekuatan Korps Marinir (Kormar) memang akan ditingkatkan baik dari segi struktur maupun kekuatan fisik. Saat ini jumlah personel marinir sekitar 17.000 orang, sehingga menimbulkan gurauan di kalangan militer sendiri bahwa dengan jumlah pulau di Indonesia yang juga lebih kurang 17.000 buah, maka tiap personel marinir bertugas mengamankan satu pulau. Angka tersebut masih jauh dari rasional.
Kekurangan tersebut sangat mendesak untuk segera di penuhi agar kedepan tidak ada lagi gesekan dengan negara tetangga. karena power suatu negara bisa di lihat dari kekuatan angkatan laut serta personilnya, jika armada laut kita lemah maka akan sangat mudah di pandang sebelah mata oleh asing, selain itu untuk mengantisipasi pengalaman di waktu lepasnya pulau indah milik Indoensia yakni sipadan dan ligitan yang di kalim sepihak oleh Malaysia pada era pemerintahan megawati. Pulau yang menyimpan sejuta keindahan tersebut kini telah pun menjadi asset milik negeri jiran bahkan mampu mendongkrak pariwisata Malaysia yang pada akhirnya menambah devisa bagi negaranya.
Jika dilihat dari kacamata hubungan bilateral yang seimbang tentu kebijakan kementerian kelautan dan perikanan tersebut tidak akan mengganggu hubungan yang telah terjalin selama ini.karena tentu berbeda kontennya. Karena apa yang di lakukan menyangkut ranah kedaulatan bangsa Indonesia di mata dunia, di tambah lagi dengan program kelautan yang sejak awal kabinet kerja ini di bentuk di bawah komando Jokowi-Jk yang ingin membangun kembali sector kelautan dan perikanan melalui poros maritim yang akan di jadikan dasar pijakan pemerintah untuk membangkitkan kembali sector kelautan Indonesia yang telah lama mati suri. (MPR)
