Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Inhil terima Bantuan Dari Pimpinan OPD dan Korpri Peduli
Indragiri Hilir - Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Indragiri Hilir menyerahkan bantuan untuk warga yang terdampak Pendemi Covid-19 di Inhil, Rabu (6/5/2020) pagi.
Bantuan yang di terima lansung Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Inhil Bupati HM.Wardan didampingi Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti, dilaksanakan di Posko Gugus Tugas Terpadu Percepatan Penanganan Covid-19 Inhil Kantor BPBD Jl.Swarna Bumi Tembilahan yang diserahkan Ketua Dewan Pengurus Korpri Inhil Sekda Said Syarifuddin.
Adapun rincian bantuan ini diserahkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai berikut: Uang Tunai Rp 40 Juta dari Pimpinan OPD, berbentuk sembako Sebanyak 402 Paket dan 1000 lembar Masker dari Korpri peduli dengan total jumlah secara keseluruhan sebesar Rp 48 Juta.
Penyerahan Bantuan yang dihimpun melalui Korpri peduli, turut dihadiri Asisten I, II dan III Setda Inhil, Pimpinan OPD, pengurus Korpri Kabupaten Indragiri Hilir.
"Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Korpri dan Pimpinan OPD yang ikut serta dan ambil peduli terhadap dampak pendemi Covid-19," demikian dikatakan Bupati HM.Wardan.
Beliau juga menambahkan, mudah-mudahan Kepedulian kita sedikit dapat meringankan beban masyarakat yang terpapar akibat pendemi Covid-19 serta tercatat sebagai amal jariyah di sisi Allah SWT.
"Untuk itu, diharapkan petugas relawan betul-betul mendata warga masyarakat yang terkena dampak Covid-19," tutup Bupati HM.Wardan mengakhiri Sambutan.
Sementara itu, Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti yang ikut mendampingi mengatakan, bahwa petugas dilapangan relawan yang dilapangan untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan aparat setempat. Sehingga penyaluran bantuan ini tidak terjadi tumpang tindih.
"Kepada petugas relawan dilapangan yang bertugas mendata warga terkena dampak Covid-19 untuk selalu berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan aparat setempat baik itu lurah, Kepala Desa dan RT untuk betul-betul mendata sehingga bantuan yang diberikan ini tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih," demikian dikatakan Wakil Bupati H.Syamauddin Uti.
