Dana Desa di Politisasi? Ini Tanggapan Ahmad Syah Harrofie
BENGKALIS – Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menyayangkan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah yang mengkhawatirkan dana desa (DD) dipolitisasi untuk kepentingan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tahun 2015.
Begitu pula dengan pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar yang menduga adanya penyanderaan penyaluran DD oleh Kepala Daerah karena adanya kepentingan politik.
“Kita rasa kekhawatiran dan dugaan itu terlalu berlebihan dan sebaiknya tidak digeneralisir. Sebab saya percaya tidak semua daerah sandera DD. Kalau memang ada Kepala Daerah yang mempolitisasi atau menghambat penyaluran DD untuk kepentingan politik, sebaiknya diproses saja sesuai ketentuan,” ujar Ahmad Syah, Sabtu (12/9/2015).
Sebab, sambungnya, jika digeneralisasi, baik itu kekhawatiran Ketua Bawaslu maupun dugaan Mendes PDTT, dapat mengendorkan semangat dan niat tulus Kepala Daerah dan stakeholder di provinsi maupun kabupaten/kota yang secara serius dan terus menerus mengawal penyaluran DD agar terlaksana dengan sebaik-baiknya.
“Kalau memang sampai saat ini masih ada daerah yang belum mencairkan atau mentransfer DD, harusnya dicari apa akar masalahnya. Mengapa hal itu terjadi. Tidak serta merta langsung mengkait-kelindankannya atau menghubung-hubungkannya dengan kepentingan politik lokal,” harap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau ini.
Khusus di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan, ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis akan terus mengawal dan mempercepat pemanfaatan DD dari Pemerintah Pusat ini sesuai ketentuan.
Diantaranya, ujar Ahmad Syah, hal itu dilakukan Pemkab Bengkalis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Bengkalis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, dan pendamping desa. Serta, menerbitkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
“Karena DD ini merupakan amanat undang-undang, pemanfaatkannya juga akan kita kawal sesuai ketentuan. Siapapun, khususnya aparatur di Pemkab Bengkalis yang memanfaatkan DD sebagai isu untuk kepentingan politik dalam Pilkada serentak tahun 2015, akan kita beri sanksi tegas. Tidak ada toleransi,” tegas Ahmad Syah.
Dia menjelaskan, untuk tahap pertama DD untuk Kabupaten Bengkalis yang ditransfer Kementerian Keuangan sebesar Rp 15.271.156.800 untuk 136 desa yang ada. Sedangkan yang sudah disalurkan sebanyak Rp 14.124.928.326 untuk 126 desa. Atau dana yang sudah disalurkan sebesar 92,49 persen.
“Dari 136 desa, memang baru 126 desa telah menerima penyaluran DD. Masih ada 10 desa yang DD-nya belum disalurkan. 8 desa dalam tahap penyaluran, sedangkan 2 desa lagi masih menunggu penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke Pemkab Bengkalis. Belum diserahkan ke BPMPD,” jelas Ahmad Syah.
Meskipun Ahmad Syah tidak menyebut kedua desa yang belum menyerahkan APBDes ke BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) tersebut, namun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun adalah ke Teluk Lancar, Kecamatan Bantan dan Pamesi, Kecamatan Mandau.
Khusus untuk Teluk Lancar, keterlambatan tersebut disebabkan selama ini Badan Permusyawatan Desa (BPD)-nya belum terbentuk akibat adanya proses hukum berkenaan dengan proses pemilihannya. BPD Teluk Lancar ini baru dikukuhkan Ahmad Syah pada Kamis (3/9/2015) lalu.
“Hal yang pertama dan utama sekali harus segera dilakukan anggota BPD bersama Kepala Desa Teluk Lancar, adalah menyusun dan mengesahkan APBDes. Karena dibandingkan desa-desa lainnya, akibat adanya pengucapan sumpah/janji dan pengukuhan, pengesahan APBDes Teluk Lancar menjadi terhambat,” pesan Ahmad Syah, waktu itu.(dpr/sya)
