Kader PPP segera laporkan diduga ketua forum BPD kuantan Singingi ke Bawaslu Kuansing

Kader PPP segera laporkan diduga ketua forum BPD kuantan Singingi ke Bawaslu Kuansing

Kuansing - Perseteruan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) bersama kader partai persatuan pembangunan (PPP) Boby Hariansyah Purba Akan membuat laporan terkait ketua forum BPD kecamatan Kuansing , Domestika Rizona, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan ke Sentra Gakkumdu kabupaten Kuansing. Laporan ini akan dilayangkan karena Domestika diduga telah melakukan politik praktis dengan mengancam tidak akan memilih caleg PPP dalam pemilihan umum mendatang.

Boby mengatakan bahwa Domestika telah berujar dalam salah satu media online pada tanggal 6 Oktober 2023 bahwa BPD memiliki hak suara dan akan memboikot caleg PPP. Pernyataan tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490 yang mengatur tentang larangan bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

“Kami sangat menyayangi ucapan dari ketua forum BPD tersebut. Ucapan tersebut jelas merupakan bentuk politik praktis yang tidak dapat diterima. Kami akan melaporkan hal ini ke Bawaslu dan

Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti,” ujar Boby.

Selain itu, Boby juga mengatakan bahwa BPD di kabupaten Kuansing telah gagal dalam fungsi pengawasannya. Ia menilai BPD tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan independen.

“BPD seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa. Namun, kenyataannya BPD di kabupaten Kuansing justru menjadi alat politik ,” ujar Boby.

Terkait dengan tuduhan Boby, Domestika Rizona belum memberikan keterangan resmi.

Bukti kegagalan BPD dalam fungsi pengawasan

Tuduhan Boby Hariansyah Purba bahwa BPD di kabupaten Kuansing telah gagal dalam fungsi pengawasannya dapat dibuktikan dengan beberapa hal berikut:

BPD tidak mampu mencegah terjadinya korupsi di desa. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala desa di kabupaten Kuansing. Namun BPD tidak mampu mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut.

BPD tidak mampu mengawasi kinerja kepala desa. BPD sering kali tidak memberikan rekomendasi kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran.

BPD tidak mampu menjadi mitra kerja pemerintah desa. BPD sering kali menjadi oposisi pemerintah desa, sehingga menghambat pembangunan desa.

Berita Terkait

Bupati Labuhanbatu: " ormas salah satu elemen penting mensukseskan program pemerintah"

Labuhanbatu, portalriau.com- "Ormas merupakan salah satu elemen penting di dalam masyarakat yang dapat mewujudkan dan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda-roda pemerintahan sekaligus turut mensukseskan…...

Staf Ahli Bupati Pimpin Rakor Lintas Sektor Implementasi ILP di Labuhanbatu

Labuhanbatu, Portalriau.com- Staf Ahli Bupati Labuhanbatu M. Rizaldi memimpin rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) bertempat di Ballroom Lt. 3 Platinum…...

Koramil 03 Mandau, Kapten Arh. Jemirianto Pisah Sambut Dengan Kapten Czi. Suratmin

DURI – Kurang lebih tiga tahun menjabat sebagai Komandan Koramil 03/Mandau, Kapten Arh. Jemirianto beserta Ny. Dina Jemirianto mendapat amanah baru untuk bertugas sebagai Danramil…...

Wabup Labuhanbatu Ajak Seluruh Ormas Wujudkan Visi Misi

Labuhanbatu, Portalriau.com- Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri mengajak seluruh ormas yang ada di untuk bekerjasama mewujudkan visi misi membangun desa menata kota slogan pemerintahan Kabupaten…...

Ikasmaplus Rantauprapat Sambut Angkatan Ke 27, Bupati Labuhanbatu Sampaikan Motivasi

Labuhanbatu, Portalriau.com- Bupati Labuhanbatu, dr Hj. Maya Hasmita Sp.OG M.KM, menghadiri penyambutan angkatan ke-27 SMA Negeri 3 Rantau Utara yang diselenggarakan Ikatan Alumni SMA Plus…...