• Politik

• 2015-08-25 17:15:09

PASIR PANGARAIAN- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), meminta maaf pada insan, terkait menghalang-halangi tugas wartawan dalam peliputan pencabutan Nomor Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Rohul priode 2016-2021.

"Saya kan tidak tahu dan belum kenal seluruh wartawan, apalagi pihak kepolisian juga membatas para wartawan yang akan melakukan peliputann," Ketua KPUD Rohul Fahrizal.

Lanjutnya, diri berjanji kedepan akan memperbaiki sistemnya, kemudian akan lebih kooperatif terhada wartawan. "Kita kedepan akan memperbaikinya, kita janji akan lebih koperatif lagi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Kabupaten Rohul Riyan Alfiyan, tindak Ketua KPUD Rohul mengahalang-halangi tugas wartawan itu sudah masuk dalam kategori pidan. "Nanti kita akan laporkan ini kepada pihak kepolisian, sebab ini masuk pidana, kawan-kawan wartawan sudah sepakat untuk melakukan aksi demo ke KPUD Rohul," paparnya.

Tambahnya, Riyan Alfiyan, dirinya sangat menyayangkan, kalau yang membatasai insan pers melakukan peliputan, itu dituding Ketua KPUD Rohul dari pihak kepolisian. "Nanti kita dengan Kapolres Rohul apa memang benar pihak kepolisian memabatasinya," pungkasnya.

Selanjutanya, Salah seorang wartawan media cetak, Guntur Siregar, ketika dirinya di halang-halangi petugas kepolisian dari Polres Rohul, saat hendak meliput kegiatan penetapan nomor urut para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rohul. "Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita akan aksi di KPUD Rohul, mereka kami nilai telah mengkangkangi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," sebut Guntur Siregar.

Seterusnya,  wartawan media online menilai kalau KPUD Rohul termasuk produk orde baru, sebab dinilai pemberangusan kebebasan pers, karena tugas-tugas wartawan telah dikebiri. "Ini jelas telah mengkangkangi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka dalam waktu dekat kami akan mengadakan unjuk rasa di KPUD Rohul mempertanyakan sikap mereka yang terkesan tertutup," bebernya.

"Kami kecewa dengan pelayanan dari pihak KPUD Rohul, mereka menggunakan anggaran rakyat sampai belasan Miliyar rupiah, tapi mereka semakin sombong dengan setelah mencicipi uang rakyat tersebut," tegas Ketua KWRI Rohul Mansyur Hasibuan.

Lanjutnya, nanti beberapa organisasi wartawan akan melaporkan kegiatan KPUD Rohul, sebab termasuk penganggaran yang dinilai mark-Up "Kami kecewa dengan KPUD Rohul, kok bisa-bisanya mereka mengahalangi tugas-tugas Jurnalistik," tegas Mansur Hasibuan lagi.(mpr/raj)