• Politik

• wartawan
• 2016-04-16 19:01:08

ROKAN HULU-Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Cahyo Kumolo, diminta tidak usah bimbang, soal pelantikan Bupati Rokan Hulu (Rohul) terpilih Suparman-Sukiman, sebab itu termasuk hak-hak masyarakat Rohul yang harus dihormati. 

Hal ini disampaikan, Tokoh Masyarakat Rohul, H. Sarkawi, SE, di Pasir Pangaraian, Sabtu (16/4), dia menyatakan agar Mendagri tidak usah bimbang lagi, soalnya pelantikan  Suparman-Sukiman tersebut, temasuk hak masyarakat Rohul. 

"Kami sebagai rakyat Rohul telah memilih Suparman-Sukiman sebagai pemimpin kami, secara otomatis di negeri yang menjunjung tinggi azas demokrasi, bukankah  kedaulatan rakyat itu merupakan kekausaan tertinggi, jadi hak masyarakat telah disalurkan, tentu menjadi hak kami pula supaya Suparman-Sukiman dilantik," beber H. Sarkawi, SE.

Sarkawi di dampingi Ketua DPK PKPI Rohul, Ketua Tariqat Naqsyabandiyah Sumbagut dan Aktifis Rohul, meminta kepada pihak pemerintah pusat, baik itu, Mendagri, KPK-RI dan KPU-RI, supaya jangan bimbang lagi, untuk menetapkan pelantikan Suparman-Sukiman pada 19 April 2016 mendatang.

"Jika Suparman-Sukiman tidak dilantik, kita khawatir akan timbul gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat, karena itu adalah hak rakyat, apalagi kondisi Rohul saat ini ekonominya benar-benar terpuruk, akibat stabilitas politik yang tidak menentu," ungkap Sarkwai.  

Ini bukan, maksud memaksakan kehendak rakyat, namun perlu diketahui, lanjut Sarkawi (Mantan Ketua Kadin Rohul), sebagai rakyat yang patuh terhadap aturan, harus menjadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi.

"Sedangkan "Etika" yang dimaksud Mendagri, sifatanya sangat universal dan kompleks, jadi harus dipandang dari berbagai sisi, kalau ditelaah secara rasional, lebih tidak beretika lagi kalau Suparman-Sukiman tidak dilantik, sebab, bukankah  ribuan hak rakyat Rohul harus dihormati semua pihak," tuturnya. 

Tambahnya, dirinya sama sekali tidak prasangka negatif kepada Mendagri, tapi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kondusifitas daerah harus dikedepankan pemerintah, sebab efeknya nanti dikhawatirkan akan terjadi siklus politik yang tidak menentu, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. 

"Kami sangat percaya pada Mendagri, KPK, dan KPU RI, pasti lebih tahu mana yang terbaik buat rakyat, tapi Suparman statusnya masih tersangka, tentu konteksnya semua harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, karena pada diri Suparman itu melekat hak-hak rakyat yang telah memilihnya pada 9 Desember 2015 lalu," pungkasnya sambil tersenyum. 

Intinya, kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi patron utama, kemudian hukum harus dihormati. "Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, tidak ada dalam pelantikan Suparman-Sukiman yang perlu diperdebatkan, karena tuntutan undang-undang jelas, jadi jangan membuat asumsi dan kita tidak ingin ada kepentingan tertentu disusupi dalam konteks ini, kita harus sepakat di bangsa kita ini, kedaulatan dan kepentingan rakyat harus kita utamakan," tandasnya. (dpr/raj)