Mendagri Gamawan Fauzi Pamit Rakenas Dukcapil di Jakarta Hasilkan Sejumlah Agenda Penting Adminduk
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Rabu (17/9/2014) yang dibuka Menteri dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi di Hotel Redtop Jakarta mulai 15 September kemarin, menghasilkan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Administrasi kependudukan (Adminduk) dimasa mendatang.
Rakernas Dukcapil di Jakarta, selain dihadiri seluruh perwakilan Kabupaten/kota se-Indonesia, dari Pemkan Rohul diwakili Sekretaris Daerah, Ir. Damri Harun yang dapat tugas langsung Bupati Rohul, Drs. H. Achmad, M.Si.
Sekda Damri mengatakan, melalui Rakernas Dukcapil, memberikan arah serta pedoman baru bagi Disdukcapil melaksanakan tugas. “Sehingga saya menegaskan, agar Disdukcapil Rohul dapat menyikapai serta menjalankan kebijakan administrasi kependudukan yang digariskan, ini dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Apalagi pemerintah pusat sudah memberikan bantuan anggaran yang dimulai dari APBN-P tahun 2014 ini dalam bentuk anggaran tugas pembantuan,”himbau Sekda.
Kata Sekda lagi, bahwa itu salahsatu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah. Diakui, anggaran yang dikucurkan belum dapat melaksanakan program kependudukan di kabupaten sepenuhnya. Karena, anggarannya masih terbatas.
“Disdukcapil, khususnya para pengelola anggaran APBN ini untuk dapat bersungguh-sungguh serta berhati-hati menggunakannya, dengan cara melengkapi pertanggungjawaban keuangannnya, baik dalam bentuk administrasi, bukti-bukti dan kelengkapan lainnya,”harap Sekda.
Sikapi pernyataan Sekda Damri, Kadisdukcapil Rohul, Drs Yusmar Yusuf M.Si mengatakan, dirinya siap melaksanakan arahan serta pedoman yang sudah dirumuskan. Apalagi Pemkab Rohul sangat mendukung dan komit terhadap pelaksanaan Adminduk.
“Apalagi sudah didukung dengan anggaran yang jelas dari Pemerintah Pusat, walaupun baru bersifat bantuan, sementara pokoknya masih ditanggung oleh Daerah. Yang perlu kita garis bawahi, bahwa program Adminduk tidak saja sebagai Program Nasional, namun sekaligus sebagai program Pemerintah Daerah yang harus sama-sama kita sukseskan,”
“Pemkab sudah membuktikan, kedepannya akan dilaksanakan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai satuan kerja, bahkan telah mulai dikembangkan kepada lembaga non pemerintah.Sehingga pelayanan yang dilaksanakan kita harapkan terus semakin baik dan meningkat,”ucapnya.
Sekda juga mengatakan, dari Rakenas Dukcapil Gamawan Fauzi, juga pamit peserta. Gamawan juga mengatakan, bahwa penduduk Indonesia saat ini mencapai seperempat milyard. Damri juga meningatkan, agar berhati-hati dalam mengelola keuangan
“Mendagri sempat menyatakan dan mengakui, walaupun sudah banyak dilaksanakan, namun masih dibutuhkan penyempurnaan serta perbaikan dalam peningkatan dimasa yang akan datang. Itu agar lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara yang kita cintai,”
Kegiatan yang dihadiri seluruh Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia itu, Kepala Dinas/Biro yang menangani Dukcapil propinsi serta Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Indonesia, juga dilakukan penandatanganan MOU antara Mendagri, Kemenag RI, Kemensos, dan Kepala BPN tentang peggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KTP elektronik. Yang melengkapi 34 Kementrian dan lembaga yang sebelumnya telah MOU.
Kata Dirjend Dukcapil Irman, akan dilaksanakan awal November mendatang, mengingat Blangko Fisik KTP elektronik sedang dalam proses lelang di Dirjend Dukcapil Kemendagri RI. Kata Gamawan, sudah melebihi seperempat miliar jumlah penduduk atau lebih kurang 254 juta orang, yang memerlukan penangan dan harus mendapatkan pelayanan yang baik, khususnya dibidang administrasi kependudukan.
Juga melalui Rakernas, optimalkan pemanfaatan Database Kependudukan NIK, KTP elektronik Menuju Pelayanan Publik yang prima ini bertujuan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Administrasi Kependudukan untuk memanfaatkan Database Kependdukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP elektronik secara Nasional. Juga diakui Sekda, dengan kembali berlakuknya KTP elektronik seumur hidup, walaupun ada tulisan berlaku sampai lima tahun, disamping itu penyerahan pencetakan, bantuan keuangan dari pusat ke daerah. (Alfian)
