Tak Ikut Majukan UED-SP dan BUMDes Kinerja Kades AKan Dievaluasi Pemkab Rohul
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Para Kepala Desa (Kades) yang tidak ikut mendukung dan memajukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), akan dievaluasi kinerjanya oleh Pemkab Rohul, karena Kades sebagai komisaris di dua usaha desa tersebut.
Secara tegas pernyataan itu disampaikan Bupati Rohul, Drs. H. Achmad M.Si, Kamis (23/10/2014), saat membuka Workshop Fasilitator Pembina Bumdes di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, yang dihadiri Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul, Drs. Budhia Kasino, Ketua Koordinator Bumdes Rohul Syamzaimar, 33 fasilitator dan staf, serta pengurus Bumdes Kecamatan Rambah dan sekitarnya.
Kata Bupati Achmad lagi, Bumdes di Rohul, kini sudah memiliki sistem, Sumber Daya Manusia dan punya kantor. Sehingga, mereka diharapkan melakukan pengawasan, baik program, sarana dan kontrol manajemen.
Juga dihimbau Bupati Achmad, ke 68 UED-SP yang belum menjadi BUMDes agar bisa meningkatkan peranannya sehingga terus berkembang, hingga sampai awal tahun 2015 mendatang. Apalagi saat ini, sudah ribuan masyarakat masuk dalam waiting list peminjam, belum lagi dengan daya beli masyarakat semakin meningkat.
“Bila nantinya ada Kepala Desa tidak peduli dengan lembaga tersebut, saya akan koreksi, bahkan bisa saja dijatuhi sanksi, karena Kades selaku komisaris,”tegas Bupati Achmad.
Terang Bupati lagi, agar seluruh Kades mendukung program usaha desa. UED-SP juga Bumdes, yang sudah jadi lokomotif ekonomi masyarakat di pedesaan. Dimana sebuah lokomotif menurutnya memerlukan energi dan power, apalagi fungsinya sudah seperti koperasi dan perbankan.
Selain itu, kepada para pengelola UED-SP dan BUMDEs juga diminta ikut bekerja dan berbaur di masyarakat. Karena, ada kriteria masyarakat yang lebih senang meminjam, namun susah mengembalikan. Kemudian, sebaliknya, ada juga masyarakat senang meminjam dan gampang mengembalikan.
Ucap Bupati lagi, bahwa misi dari UED-SP dan BUMDes, yakni meningkatkan pendapatan dan kesejahtaraan masyarakat. Tujuan lainnya, untuk mengurangi angka pengangguran yang jadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah, selain itu diingatkan agar Bumdes bisa ikut membantu lembaga pendidikan.
Informasi Kepala BPMPD Rohul, Drs Budhia Kasino mengakui, kegiatan Workshop Fasilitator Pembina Bumdes dengan tema ‘Dengan Workshop Kita Tingkatkan Kinerja Demi Menuju Desa Mandiri Bersama BUMDes’ akan dilaksanakan selama lima hari, yakni dari 22 Oktober hingga 26 Oktober 2014.
Menurut Budhia, hingga Oktober 2014 ini, di Rohuk sudah berdiri 86 BUMDes dan 67 UED-SP, yang tersebar hampir di seluruh desa di 16 kecamatan. Diakuinya, BPMPD Rohul akan secepatnya lakukan evaluasi bagi ratusan usaha desa tersebut. Apalagi dengan adanya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasir Pangaraian, akan memudahkan BPMPD Rohul melakukan evaluasi terhadap usaha desa.
“Bagi mantan Kades yang masih menunggak, nantinya mereka akan tetap ditindak sesuai aturan. Kita memang tidak bisa ekseskusi, tetapi pihak Kejaksaan bisa mengeksekusinya,”papar Budhia, saat ditanya terkait adanya Kades juga mantan Kades yang masih menunggak cicilan pinjaman dana UED SP maupun BUMDes. (Hendra)
