Terima Rp100 Ribu Per bulan Puluhan Anggota Koperasi Tamian Raya dan Kades Ngadu ke DPRD
PASIR PANGARAIAN.MPR- Karena hanya menerima gaji Rp100 ribu per bulan, puluhan anggota Koperasi Tamiang Raya Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo bersama kepala desa, ngadu ke DPRD Rohul, Jumat (7/11/2014).
Puluhan anggota koperasi diterima Wakil Ketua DPRD III Rohul dari Partai PDI-P, Hardi Chandra di ruang Banmus, didampingi Anggota DPRD Rohul, Gusri, Zulfahmi dan Alfasirin, serta sejumlah pegawai sekretariat dewan.
Dalam pertemuan itu, Kepala Desa Lubuk Napal, Sofyan mengakui, setidaknya ada tiga keluhan mereka yakni, tidak terbukanya, kerjasama atau MoU antara masyarakat yang tergabung dalam pola KKPA dengan PT SAI, kemudian tertutup informasi bagi anggota dengan pengurus KUD Lubuk Napal, kemudian minimnya pendapatan anggota dan tidak jelasnya berapa hutang koperasi pada PT SAI.
“Kita minta ke anggota dewan yang terhormat, memfasilitasi kita untuk mendapatkan hak-hak kami sebagai anggota koperasi, karena kami hanya menerima Rp100 per bulannya,” Kades Lubuk Napal.
Sedangkan diakui tokoh masyarakat Lubuk Napal, Syamsuri mengatakan,, kerjasama awalnya, antara desa Rambah Samo dengan PT SAI, setelah adanya pemekaran lahan tersebut sudah masuk areal Desa Lubuk Napal.
“Saat itu, pembukaan lahan tahun 1999 dan ahun tanam 2001. Tahun 2006, baru dilakukan panen, namun baru 702 hektar yang sudah diolah, selebihnya menurut keterangan pihak perusahaan lahannya kurang bagus,Tegas Syamsuri.
Dengan adanya pengaduan masyarakat, mendapat respek positif dari Anggota DPRD dari Partai Nasdem Alfasirin, menurutnya persoalan KKPA di Rokan Hulu belum ada yang beres, semuanya harus perlu dilakukan peninjauan
“Saya mengetahui persis, kerjasama pola KKPA di Rohul banyak masalah, seharusnya, perusahaan yang investasi untung, masyarakat pemilik lahanpun harus sejahtera, jadi harus ada rasa berkeadilan," ungkapnya.
Sedangkan dikatakan anggota DPRD Rohul lainnya Alfasirin, dirinya menyarakan ke Kades Lubuk Napal, agar membawa anggota lebih banyak hadir ke DPRD Rohul, guna memperjuangkan nasib mereka jadi anggota koperasi Timiang Raya.
Hardi Chandra juga mengaku, akan menjejaki laporan masyarakat sekaligus menyilidiknya, kemungkinan akan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan, pengurus koperasi dan masyarakat sebagai anggota.
Kemudian Gusri Anggota DPRD Rohul dari Partai Demokrat, agar Kepala Desa bersama anggota mengumpulkan dokumen yang ada untuk dipelajari di lembaga DPRD Rohul, karena ini akan jadi bahan mengkaji lebih dalam persoalannya. (Alfian)
