Pemko Dumai Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Kota Dumai
Portalriau.com - DUMAI – Pengelolaan sektor perikanan di Kota Dumai yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui dinas kelautan dan perikanan (DKP) dalam memprogramkan dan mengupayakan mensejahterakan kehidupan para nelayan tangkap ikan di daerah itu.
Sebab pemerintah menginginkan kebutuhan nelayan harus tercukupi dengan cara menggiatkan penjagaan dan pelestarian lingkungan sekitar pantai perairan.
Sehingga Wakil Walikota Dumai, dr Agus Widayat MM mengimbaukan kepada seluruh nelayan untuk senantiasa menjaga lingkungan dengan cara menghindari pengrusakan dan tidak membuang limbah padat maupun cair ke laut.
“Melalui penjagaan lingkungan itu pula, perairan Dumai terhindar dari pencemaran, sudah pasti biota laut bakal berkembang sangat cepat dan nelayan yang bakal diuntungkan,” sebutnya meminta beberapa waktu lalu.
“Tak hanya itu saja kepedulian nelayan akan jumlah ikan tangkapan di perairan Dumai, “tuturnya lagi.
Sementara, kepala dinas peternakan, perikanan dan kelautan (Kadisnakanla) Kota Dumai, Ir H Syafrizal MM menyebutkan, setiap harinya jumlah ikan tangkapan nelayan yang terkumpul di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat mencapai kurang lebih 1 ton.
Namun rupanya tidak mencukupi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat, sehingga selain harus didatangkan dari berbagai daerah pemasok, juga diupayakan budidaya ikan air tawar oleh sejumlah kelompok nelayan.
“Kebutuhan konsumsi ikan setiap hari mencapai 15 ton, dan karena jumlah ikan di TPI (tempat penampungan ikan) terbatas maka didatangkan dari beberapa daerah pemasok,” katanya.
Daerah pemasok tersebut diantaranya Kabupaten Kampar, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut). Sedangkan dari budidaya ikan air tawar yang dikelola masyarakat hanya bisa menghasilkan setengah ton ikan tiap hari.
Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah selalu memberikan pembinaan dan menyerahkan bantuan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Akan tetapi akibat keterbatasan anggaran pada 2015 ini, pemerintah nihil memberikan bantuan bagi nelayan diakibatkan penyusutan anggaran pemerintah hingga ratusan miliar rupiah.
“Dampak dari kebijakan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat karena harga minyak dunia turun, jelasnya.
Padahal sebelumnya disnakala telah merancang sejumlah program bantuan untuk mensejahterakan nelayan, seperti sehat nelayan, listrik untuk nelayan, distribusi beras ketika cuaca buruk dan peningkatan usaha mandiri perdesaan.
“Berbagai program bantuan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dijalankan, namun tetap melihat kondisi keuangan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Kepada Portalriau.com, secara khusus ia merincikan tujuan program tersebut, dimulai program sehat nelayan, dengan cara memberikan kemudahan pengurusan sertifikasi hak atas tanah yang dimiliki nelayan.
Selanjutnya listrik nelayan yakni pemasangan jaringan listrik pada rumah nelayan yang belum tersentuh pelayanan PT PLN.
Program bantuan beras cadangan pemerintah kepada ratusan nelayan yang tidak bisa melaut akibat kondisi cuaca di perairan tengah memburuk.
“Pada 2014, kami mendistribusikan bantuan beras sebanyak 10 ton kepada ratusan nelayan, yaitu 30 kilogram per kepala keluarga,” jelasnya.
Lainnya, peningkatan usaha mandiri perdesaan berupa bantuan modal kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan yang mengajukan proposal permohonan ke pemerintah.
Terakhir, bantuan peralatan jaring dan alat tangkap serta perbaikan kapal nelayan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam meningkatkan hasil tangkap ikan di laut.
“Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada nelayan dengan harapan bisa meningkatkan hasil tangkapan ikan dan tingkat kesejahteraan membaik,” jelasnya.
Program yang dijalankan Pemko Dumai bukan diutamakan bagi nelayan saja melainkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan menggiatkan budaya gemar makan ikan demi kesehatan karena mengandung asam lemak Omega 3 yang bermanfaat banyak bagi pertumbuhan perkembangan otak manusia.
Guna meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat, pihaknya intens melaksanakan sosialisasi gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan khususnya kepada anak-anak untuk perkembangan otak.
“Konsumsi ikan dapat mencerdaskan otak, terutama bagi anak dan usia remaja supaya bisa menjadi manusia berkualitas dan unggul sebagai persiapan menyongsong masa depan yang baik dan gemilang,” terangnya.
Baginya, dengan konsumsi ikan yang banyak mengandung vitamin tentu saja akan berguna untuk meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh.
“Serta menjaga keseimbangan tubuh, sumber nutrisi dan juga baik untuk kesehatan mata kulit dan tulang, “pungkasnya.
Berbagai langkah pembinaan dan sosialisasi terkait kebijakan sektor perikanan juga terus dijalankan, termasuk pelarangan pemakaian jaring sondong kepada nelayan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut.
Larangan alat tangkap udang dan ikan jaring sondong ini sudah disampaikan ke nelayan setempat sejak dua bulan lalu mengikuti peraturan pemerintah pusat bertujuan untuk mencegah kerusakan perairan.
Penggunaan jaring sondong ini sama halnya dengan larangan nelayan memakai alat tangkap ikan jenis pukat harimau di perairan karena bisa merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang.
Sementara jaring sondong yang terbuat dari bambu dan besi ini dikhawatirkan dapat mengancam kehidupan biota laut yang ada di pinggir dan tentu saja akan mengurangi jumlah ikan tangkapan yang tersedia di perairan.
Namun sejauh ini dia memandang kondisi perairan Dumai masih aman dan kondusif untuk mendukung aktivitas nelayan tangkap ikan karena intens diawasi oleh berbagai instansi terkait.
Pihaknya melakukan penjagaan kawasan pantai dan perairan sekitar dengan rutin mengoperasikan kapal pengawas sebanyak 18 kali dalam setahun ini sesuai anggaran.
DKP Dumai juga terus mengingatkan nelayan agar waspada saat melaut dari ancaman cuaca tidak stabil demi meningkatkan keselamatan.
Para nelayan harus bisa memahami kondisi cuaca ketika akan melaut dan tidak memaksakan diri untuk memasuki perairan jika mendapati gelombang tinggi air laut.
“Kondisi buruk diperairan biasanya juga menyebabkan jumlah ikan tangkap diperairan berkurang, karena itu diminta nelayan menjaga keselamatan diri, selain itu harus melengkapi diri dengan alat keselamatan diri seperti alat penerangan dan pelampung yang memadai,” terangnya.
Diketahui, Dishub Dumai juga melayani para nelayan dengan pengurusan dokumen kapal di bawah tujuh Gross Tonnage (GT) untuk keselamatan berlayar.
Pelayanan kapal nelayan khusus di bawah 7 GT terdiri dari sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkap ikan dan pass kecil kapal penangkap ikan.
Akan banyak keuntungan yang diperoleh nelayan ketika mengalami kehilangan kapal atau insiden kecelakaan saat berlayar.
“Dokumen ini juga berlaku ketika ada razia aparat hukum di perairan dengan menunjukkan sertifikat dan pass kecil yang dimiliki, sama halnya dengan kendaraan harus ada STNK,” jelas Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Dumai Mahadi Ferdinand.(Mpr/Ryan.s)
