Pemprov Minta Walikota dan DPRD Pekanbaru Batasi Ruang Gerak Imigran
PEKANBARU - Keberadaan imigran asal timur tengah di Kota Pekanbaru terus mendapat perhatian berbagai pihak. Tak terkecuali Plt Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Gubernur Riau Zulkarnain Kadir.
Mantan Sekwan Riau ini menilai, keberadaan Imigran dari berbagai negara Timur Tengah ini mulai meresahkan. Selain jumlahnya yang terus bertambah, aktifitas orang asing tersebut juga dianggap terlalu bebas selama berada di penampungan imigran.
"Memang kita lihat aktifitas para imigran ini sudah sangat meresahkan. Apalagi keberadaan imigran ini sudah terlalu bebas dan ini gampang kita lihat mereka berada di mall, bioskop dan tempat-tempat umum lainnya. Mereka bebas berkeliaran dimana saja, sementara yang mengawasi tidak ada, ini yang kita khawatirkan akan menjadi masalah nantinya," tutur Zulkarnain Kadir, Sabtu (21/2).
Untuk saat ini kata pria yang akrab disapa ZK ini, memang keberadaan imigran belum menimbulkan masalah serius. Namun seiring bertambahnya jumlah mereka, tidak adanya pengawasan, serta lokasi penampungan yang terpencar-pencar, bukan tidak mungkin imigran ini bisa menimbulkan masalah serius.
"Bukan apa-apa, sekarang memang belum menimbulkan masalah serius, tapi ke depannya jika tidak ditangani dengan serius, ini akan jadi masalah besar," tandasnya.
Karena itulah, Ia berharap Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD Pekanbaru segera menyiapkan solusi untuk para imigran ini.
"Kita saja warga pribumi kemana-mana wajib bawa KTP, sementara warga asing malah bebas berkeliaran tanpa identitas. Makanya kita minta Pemko dan DPRD segera dudukkan permasalahan ini. Jangan jadikan Pekanbaru ini jadi tempat penampungan imigran, jika tidak dibarengi pengawasan yang ketat. Karena walau bagaimanpun mereka ini adalah orang asing," tukasnya.
Di sisi lain katanya, jika permasalahan Imigran ini tidak ditangani sesegera mungkin, tentu akan mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat.
"Apalagi kita dengar banyak juga imigran yang jumlahnya sekitar Lima Ratusan itu banyak yang usil dan tidak menghormati penduduk sekitar pengungsian. Ini akan jadi masalah tersendiri. Jadi memang harus diawasi secara ketat, walaupun imigran ini di bawah perlindungah badan sosial PBB," cetusnya.(mpr/nto)
