KC FSPMI - KSPI Gelar Aksi Demo Di Kantor DPRD Pelalawan, Tuntut Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja

KC FSPMI - KSPI Gelar Aksi Demo Di Kantor DPRD Pelalawan, Tuntut Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja

Portalriau.com- Pangkalan Kerinci, Puluhan masa aksi demo damai dengan mengatas namakan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KC FSPMI-KSPI) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan. Senin,02 November 2020

 

Didalam Aksi Demo Damai, Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KC FSPMI-KSPI) tampak hadir Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko S.IK beserta jajaran, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal SE, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan H Abdullah, Koramil 09 Langgam.

 

Dari para Aksi Demo tampak hadir KAMMI Tauhid, Pimpinan yang bertanggung jawab Yudi Afrizon, Satria Putra Ketua DPW FSPI RIAU.

 

Adapun tuntutan dari para aksi demonstrasi meliputi 4 point tuntutan yang diantaranya, meliputi :

1. Meminta Presiden mengeluarkan Perpu untuk mencabut Omnibuslaw UU Cipta kerja.

2. Memohon Hakim Agung Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan buruh terhadap pencabutan Omnibuslaw UU Cipta kerja.

3. Meminta Pimpinan DPR RI untuk mengeluarkan Legislatif Review yang membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

4. Meminta Surat pengajuan dari Instansi Dinas Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan kepada Gubernur Provinsi Riau untuk menaikan dan menetapkan Upah Minimum Tahun 2021(UMP,UMK dan UMSK) dengan berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal SE dalam menyampaikan kepada para aksi demonstrasi bahwa Covid-19 tidak boleh di abaikan maka kami mengajak kawan-kawan semua untuk bisa masuk ke DPRD namun dengan catatan kita harus tertib,  kalau kita tertib maka semua bisa kita selesaikan.

 

Kami meminta beberapa dari perwakilan 15 orang  untuk masuk ke dalam ruangan, nanti kita berdiskusi di sana, buat anggota silahkan cari tempat yang dingin. terangnya Syafrizal SE dalam kata sambutan kepada pendemonstrasi.

 

Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari Partai PKS H Abdullah menambahkan " kalau di tanya apa sikap dari DPRD, sejak di canangkan Undang-undang Omnibus Law itu terbit dan DPRD sudah mengeluarkan 3 surat sejak rancangan Undang-undang itu di terbitkan, kita sudah sampaikan ke DPR RI".

 

"Hari ini saya pikir, kami menyambut baik dan semua Bapak-bapak ini ikut hadir berpanas-panasan sebagai bentuk apresiasi kita". Ungkapnya H Abdullah.

 

Marilah kita berdiskusi dengan kepala dingin di ruangan dari perwakilan-perwakilan untuk duduk bersama-sama apa yang di inginkan". tandasnya H Abdullah Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari partai PKS. 

 

Dari pantauan awak media di lapangan, selama aksi demo damai berlangsung hingga para aksi demonstrasi  berjalan tertib,Aman damai dan kondusif. (Erizal)

Berita Terkait

Bupati Bengkalis Kasmarni, Buka MTQ Ke VI Tingkat Kecamatan Bathin Solapan

Bathin Solapan,– Bupati Bengkalis Kasmarni membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-VI tingkat Kecamatan Bathin Solapan, bertempat di halaman Kantor Camat Bathin Solapan, Senin, 22 Juli…...

Pemprov Riau Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Berkat Operasi PHR di Blok Rokan

PEKANBARU, 23 Juli 2024 – Keberadaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. PHR dinilai memberikan…...

Pimpin Apel Gabungan Asisten III: " pentingnya sistem keamanan yang berbasis elektronik"

Labuhanbatu, Portalriau.com- Asisten lll Zaid Harahap S.OS mengatakan pada tanggal 20 Juni 2024 yang lalu terjadi peretasan oleh data Ransomware Lockbit 3.0 terhadap PDNS (Pusat…...

Program Penguatan Vokasi PHR Membuka Asa Muhammad Nizam Merajut Sukses

Pekanbaru, Portalriau.com- 15 Juli 2024 – Muhammad Nizam tidak melewatkan kesempatan begitu mendapat informasi adanya kegiatan pelatihan komputer adminsitrasi perkantoran lewat Program Penguatan Vokasi PT…...

Jalankan Tata Kelola Perusahaan, PHR Dorong Mitra Kerja Komitmen Terhadap Anti Korupsi

Jakarta - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan berkomitmen dalam menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada…...