Marnalom Hutahaean,SH,MH   : Terkait PHK Negara Harus Hadir dan SKK Migas Harus Tanggung Jawab

Marnalom Hutahaean,SH,MH : Terkait PHK Negara Harus Hadir dan SKK Migas Harus Tanggung Jawab

Duri- portalriau.com-Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai acuan untuk pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan disebabkan suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh dan pengusaha.

 

Dalam dua kejadian belakangan ini, terjadi PHK di masa transisi blok rokan dari PT Chevron ke PT Pertamina (Persero). Seribuan orang karyawan yang bekerja di Subkontraktor PT Chevron terkena PHK disebabkan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan perusahaan.

 

Akibatnya perusahaan Subkontraktor PT Chevron tempat buruh bekerja tak lagi dapat tender pekerjaan yang sama membuat buruh frustasi tak ada harapan untuk direkrut dan kembali bekerja.

 

Kabar terbaru PT Wahana Karsa Swandiri yang melakukan PHK sebanyak 900 orang karyawannya. Sebelumnya sebanyak 150 orang karyawan Subkontraktor lebih dulu senasib dengan karyawan PT Wahana.

 

Terus gimana nasib karyawan yang terkena PHK menjalani profesi baru sebagai pengangguran di masa transisi PT Chevron ke PT Pertamina (Persero), terhitung dari sekarang masih 13 bulan lagi hingga Agustus 2021 mendatang.

 

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bengkalis, Marnalom Hutahaen SH MH, saat ini mengikuti dan menempuh S3 Doktor Ilmu Hukum didampingi Sekjen DPK Apindo Bengkalis, Nano menilai PHK seribuan Subkontraktor PT Chevron bak bola liar. Persoalan ini bisa menjadi fenomena sosial baru di tengah masyarakat saat wabah pandemi Covid 19. Itu sebabnya, SKK Migas mesti bertanggung jawab atas terjadinya PHK karyawan di masa transisi blok rokan.

 

Paling utama, negara mesti hadir, steakholder, Bupati dan pihak terkait lainnya mesti mencari solusi untuk menyelamatkan nasib seribuan karyawan yang terkena PHK, agar produktif dan kembali bekerja.

 

Putra kelahiran Duri, Kabupaten Bengkalis ini menegaskan, PHK karyawan di masa transisi blok rokan membuat angka pengangguran bertambah, ini menjadi beban di daerah ini. 

 

" Untuk itu saya sangat tidak setuju dengan PHK karyawan. Masalah ini ada solusinya dan bisa diatasi dengan bijak tak harus melakukan PHK. PT Chevron dan Subkontraktor bisa mengurangi jam kerja karyawan dan pemeritah bisa mempekerjakan eks karyawan, korban PHK lewat padat karya serta solusi lainnya agar mereka produktif.PHK itu tidak bagus, apalagi di tengah wabah pandemi Covid 19 dan entah kapan berakhir seperti sekarang ini," ,terangnya

 

Masih Marnalom, pengusaha lokal mesti berperan aktif memberikan kontribusi di masa transisi blok rokan. 

 

"Jadilah tuan di negeri sendiri, jangan jadi penonton. Daerah ini kaya dengan sumber daya alam, tapi kelaparan di lumbung padi."

 

Pengusaha dan buruh lokal, khususnya yang punya Kartu Identitas Penduduk (KTP) Kabupaten Bengkalis dan Riau umumnya mesti diberi kesempatan dan peluang untuk produktif.

 

"Para pengusaha dan buruh lokal harus mendapat porsi yang adil di masa transisi, begitu pula selepas blok Rokan nanti diambil alih PT Pertamina (Persero).Letak tanggung jawab SKK Migas dan pentingnya negara hadir untuk memberi kepastian kepada pengusaha dan buruh lokal agar bisa menjadi tuan di daerahnya, bukan menjadi penononton,",  pungkasnya . ( Jon)

Berita Terkait

Pemkab Labuhanbatu Ikuti Pembelajaran ASN se-Propinsi Sumatera Utara

Labuhanbatu, portalriau.com - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diwakili Asisten II Setdakab Labuhanbatu Drs. Ikramsyah Nasution mengikuti pembelajaran ASN se-Propinsi Sumatera Utara secara daring atas Kunjungan Kerja…...

BKPP Labuhanbatu Upayakan Penuntasan Masalah Disparitis Data ASN

Labuhanbatu, Portalriau.com- Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu Asrol Aziz Lubis MAP mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui badan Kepegawaian,…...

Hj. Ellya Rosa Siregar Prioritaskan Pembangunan Jalan Pangkatan-Tanjung Serang Elang

Labuhanbatu, portalriau.com- Selaku Plt. Bupati Labuhanbatu, Hj Ellya Rosa Siregar,S.Pd, MM, menyampaikan aspirasi masyarakat dibawah kepemimpinannya, aspirasi tersebut di sampaikan kepada anggota DPRD Propinsi Sumut…...

Plt. Bupati Labuhanbatu Hadiri Apel Gelar Pasukan OPS Patuh Toba 2024

Labuhanbatu, Portalriau.com - Plt. Bupati Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM, hadir mengikuti rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2024, di lapangan Mapolres…...

PHR Raih Penghargaan dari Kemendikbudristek Utamakan Pendidikan STEM di Indonesia

JAKARTA, 15 Juli 2024 – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas komitmen dan dedikasinya dalam…...