Pemerintah Indonesia Harus Segera Menetapkan Peraturan untuk LGBT

Pemerintah Indonesia Harus Segera Menetapkan Peraturan untuk LGBT

Nama:RyAN WIJAYA LUBIS

Nim : 2174201013

Fakultas HUKUM

Mahasiswa UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Berita: Opini

Pemerintah Indonesia Harus Segera Menetapkan Peraturan untuk LGBT,di dalam KUHP,dan untuk menekan penurunan masalah LGBT di Indonesia

Portalriau.com- Pekanbaru -Manusia Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa ini, kita diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki jenis kelamin yang berbeda untuk setiap manusia yg diciptakan nya. Sang pencipta (Tuhan) menciptakan jenis kelamin untuk manusia yakni laki-laki dan perempuan,(pria dan wanita) Tuhan menetapkan manusia baik laki-laki dan perempuan untuk berpasangan untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan keturunannya,dan tidak ada jenis kelamin yang lain yang diciptakan oleh sang pencipta(Tuhan).

Seiring berjalannya waktu dan zaman yg semakin berubah, manusia semakin tidak lagi istimewa sebab pemikiran manusia di zaman ini sangat lah buruk,pemikiran manusia di zaman ini sangatlah bertolak balakang dengan sang pencipta.Manusia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh sang pencipta.

Sebab di saat ini manusia yg dilahirkan sebagai laki-laki(pria) justru menyukai sesama jenis yakni laki-laki(pria) juga,dan sebaliknya manusia yang dilahirkan sebagai perempuan justru menyukai sesama jenis nya yakni perempuan juga ,dan bahkan ada juga yg berani merubah jenis kelamin yg sang pencipta (Tuhan) berikan kepada manusia tersebut.Hal inilah yg menjadi polemik permasalahan di zaman ini .

Berdasarkan permasalahan manusia yg menyukai sesama jenis ini ,para ahli dan pandangan lain (yg meneliti dan melihat permasalahan ini )menjadikan manusia penyuka sesama jenis ini termasuk ke dalam golongan LGBT.

Pengertian LGBT dalam ilmu kesehatan LGBT adalah akronim dari istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Akronim ‘LGB’ mengacu pada orientasi seksual tertentu. Sementara itu, akronim ‘T’ mengacu pada perubahan identitas gender seorang individu.

Pada awalnya, LGBT dikategorikan sebagai salah satu gangguan mental. Akan tetapi, pada tahun 1975, American Psychological Association menyatakan bahwa orientasi seksual seseorang, seperti lesbian, gay, dan biseksual, bukanlah merupakan gangguan mental.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga berencana untuk menghapus transgender dari kategori gangguan mental. Transgender kemudian akan diklasifikasikan ke dalam istilah ketidaksesuaian gender.

Putusan-putusan ini dibuat karena para ahli psikologi tidak menemukan adanya hubungan antara orientasi dan identitas seksual dengan kondisi kesehatan mental seseorang. Pasalnya, penelitian menyebutkan bahwa kelompok LGBT lebih berisiko menderita berbagai gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga melakukan percobaan bunuh diri, akibat diskriminasi yang diterimanya dari masyarakat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa LGBT merupakan penyakit mental manusia yang menular,dan dapat menjangkiti manusia lain nya, apabila manusia lain yang belum mengenal LGBT dipengaruhi dan termakan rayuan dari golongan LGBT ini.

Maka menurut pandangan agama Islam Peringatan Rasulullah Saw. kepada kaum lelaki dan kaum perempuan supaya jangan menyerupai tingkah laku tersebut sehingga terhindar dari tingkah laku kaumnya Nabi Luth As. Dan terhindar pula dari perbuatan homoseksual atau LGBT yang akan merusak fitrah insaninya dan melanggar terhadap hukum Allah serta merusak tatanan kehidupan masa depan manusia. Dengan kata lain, bahwa Islam dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan Homoseksual atau LGBT sangat dilarang apalagi sampai dibolehkan nikah sesama jenis adalah haram. Maka perlu mereka disadarkan supaya mereka kembali kepada fitrahnya dan bertaubat kepada Allah Maha Pencipta. Bahkan Didim Hafidhuddin menegaskan bahwa bangsa manapun pada abad modern ini yang membiarkan tumbuh suburnya perilaku homoseksual atau LGBT sama artinya dengan mengundang azab Allah SWT. Mungkin tidak dalam bentuk azab yang sangat mengerikan dan menghinakan seperti yang ditimpakan kepada kaum Sodom pada masa silam, tapi bisa azab dalam bentuk yang lain yang tidak kalah dahsyat dan beratnya.

Sebab di sebagian negara di bumi ini banyak negara yg menghalalkan LGBT dan menjadikan LGBT menjadi pasangan yg sah dan resmi ,bahkan julukan-julukan dan istilah LGBT di negara lain sangatlah banyak dan beranekaragam.

Untuk itu saya meminta negara Indonesia sebagai negara hukum dan ber ideologi Pancasila ,yg berpegang teguh pada perintah agama ,untuk dapat menjadikan negara Indonesia menjadi negara yg bebas dari masalah LGBT dan supaya Indonesia tidak termasuk ke dalam negara yg menghalalkan LGBT,sebab di indonesia dalam agama saja sudah mengharamkan hubungan LGBT.Untuk itu harus adanya tindakan dan gerakan dari pemerintah pusat untuk membuat undang-undang yg mengatur LGBT menjadi tindakan pelanggaran yg melawan hukum dan agama.

Berikut berita yang saya kutip tentang pemerintahan yg sedang mendesak rancangan undang-undang dalam KUHP terhadap masalah LGBT.

"Menko Polhukam Pastikan Masalah LGBT Diatur dalam RUU KUHP"

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ), Mahfud MD memastikan, masalah LGBT dipidana masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahfud MD Sebut Pidana LGBT Sempat Masuk RUU KUHP, ujar Wamenkumham "Enggak Ada", Meski dikatakan Menko Polhukam dalam RUU KUHP tersebut tidak ada kata LGBT, namun RUU yang sedang digodok di DPR tersebut mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan asusila dan hubungan seks sesama jenis.

Andai saja yang tak mengerti. Di Rancangan KUHP memang tak ada kata LGBT. Tapi ada ancaman bagi pidana kesusilaan dan hubungan seks sesama jenis dalam situasi dan cara tertentu. Sama juga tak ada kata maling di KUHP, tapi ada perbuatan mengambil barang orang lain secara melanggar hukum dan lainnya,"(cuit Mahfud MD.)

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan bahwa pelaku LGBT belum dapat diberikan sanksi apabila belum ada dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. "Contoh lain, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia 'Berketuhanan' tapi tak ada orang dihukum krn tak BerTuhan (atheis). Mengapa? Ya, karena blm diatur dengan hukum. Orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tak bisa dihukum karena hukum zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama,"

Berdasar asas legalitas kata Mahfud MD orang hanya bisa diberi sanksi heteronom (hukum) jika sudah ada hukumnya. Menurutnya, jika belum ada hukumnya maka sanksinya otonom (seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dan lainnya). Sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial. Banyk ajaran agama yang belum menjadi hukum. Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Demokrasi harus diatur dengan hukum (nomokrasi).

Mahfud kemudian menjawab netizen yang menyampaikan Pasal 292 KUHP yang mengatur hukuman bagi pelaku cabul terhadap orang yang belum dewasa dan sesama jenis. "Ya, itu asas legalitasnya homo/lesbi dengan anak-anak. Kalau lesbi/homo sesama orang dewasa apa ancaman hukumannya? Tidak ada kan? Kalau kita menghukum tanpa ada ancaman hukumnya lebih dulu berarti melanggar asas legalitas, bisa sewenang-wenang. Makanya ber-Pancasila bukan hanya berhukum, tapi juga bermoral," tulis Mahfud MD.

Mahfud MD kemudian meminta DPR untuk memastikan RUU KUHP untuk diatur dan diformulasikan dengan baik. "Sekarang ini masalah LGBT dan zina sedang dibahas lagi untuk bisa diatur di dalam Rancangan KUHP. Tertundanya pengesahan R-KUHP juga, karena masalah ini.

Silakan DPR-RI dan Bu Fahira. Sikap Pemerintah sudah jelas tapi tentu harus mendengar suara masyarakat," lanjut Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan, terkait persoalan LGBT selalu menjadi perhatian pemerintah. "Itu jugalah perhatian Pemerintah. KPAI kan rumpun Pemerintah juga? Tapi pendapat Pemerintah tak selalu diterima oleh masyarakat dan fraksi-fraksi di DPR. Misal, hukuman kebiri, banyak yang setuju dan tak sedikit yang mengecam," ungkap Mahfud MD.

Akun netizen kemudian mengunggah sebuah artikel berita dengan judul 'Mahfud MD: LGBT dan Zina Harus Dilarang' pada 2017 silam saat Mahfud MD menjadi Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ya, ini pernyataan saya yang berlaku dan saya pegang hingga sekarang. Itu usul kepada DPR yang waktu itu (2017) ribut soal pidana zina dan LGBT. Itu nilai-nilai moral keagamaan yang kita usulkan masuk ke KUHP. Tapi hingga sekarang usul itu belum diterima sebagai hukum dan baru berlaku sebagai kaidah agama dan moral," jelas Mahfud MD.

Berdasarkan berita yang saya kutip diatas saya sebagai penulis meminta pemerintah Indonesia yakni bapak presiden dan ketua DPR untuk mengadakan rapat pembahasan mengenai permasalahan LGBT ini ,dan diharapkan pemerintah agar segera bergerak cepat untuk membuat rancangan undang-undang KUHP mengenai kasus LGBT ini ,dan bisa segera di realisasikan menjadi aturan peraturan tertulis di dalam UUD 1945 dan KUHP yang mengatur mengenai LGBT secara lengkap dan tegas.Agar Indonesia terbebas dari permasalahan LGBT yang semakin berkembang.***

Berita Terkait

Pemkab Labuhanbatu Ikuti Pembelajaran ASN se-Propinsi Sumatera Utara

Labuhanbatu, portalriau.com - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diwakili Asisten II Setdakab Labuhanbatu Drs. Ikramsyah Nasution mengikuti pembelajaran ASN se-Propinsi Sumatera Utara secara daring atas Kunjungan Kerja…...

BKPP Labuhanbatu Upayakan Penuntasan Masalah Disparitis Data ASN

Labuhanbatu, Portalriau.com- Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu Asrol Aziz Lubis MAP mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui badan Kepegawaian,…...

Hj. Ellya Rosa Siregar Prioritaskan Pembangunan Jalan Pangkatan-Tanjung Serang Elang

Labuhanbatu, portalriau.com- Selaku Plt. Bupati Labuhanbatu, Hj Ellya Rosa Siregar,S.Pd, MM, menyampaikan aspirasi masyarakat dibawah kepemimpinannya, aspirasi tersebut di sampaikan kepada anggota DPRD Propinsi Sumut…...

Plt. Bupati Labuhanbatu Hadiri Apel Gelar Pasukan OPS Patuh Toba 2024

Labuhanbatu, Portalriau.com - Plt. Bupati Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM, hadir mengikuti rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2024, di lapangan Mapolres…...

PHR Raih Penghargaan dari Kemendikbudristek Utamakan Pendidikan STEM di Indonesia

JAKARTA, 15 Juli 2024 – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas komitmen dan dedikasinya dalam…...