Laksanakan Perintah Harian Jaksa Agung, Kejari Kampar Gelar Rakor Bersama OPD Kampar
KAMPAR - Kejaksaan Negeri Kampar menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPN Kampar dalam rangka program pemulihan ekonomi dan pengaman Investasi dan bangunan di Kabupaten Kampar.
Hal ini dilaksanakan berdasarkan perintah harian Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rangka penyampaian visi misi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dimasa Pandemi Covid-19.
Kegiatan rakor tersebut, digelar di aula Kejari Kampar pada, Senin (27/12/2021).
Hadir dalam rakor ini, Kajari Kampar Arif Budiman, Kasi Intel Silfanus Rotua Simanullang, Kasi Datun Gugi Dolansyah.
Juga dari OPD Kampar, Kadis DPM-PTSP Hambali, Kadis PU PR Afdal, Kadis DLH Aliman Makmur, Kadis Perdagangan dan Koperasi UMKM Hendri Dunan, Kadis Pariwisata Zulia Dharma, Kadisdikpora Yasir, Kadis Perindustrian Ali Sabri dan sejumlah Kadis lainnya.
Dalam kegiatan itu, Kajari Kampar Arif Budiman mengatakan, bahwa kegiatan pada hari ini merupakan tindak lanjut perintah harian Jaksa Agung dalam rangka penyampaian visi misi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dimasa Pandemi Covid-19.
"Sebagai tindak lanjut perintah harian Jaksa Agung RI, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19 antara lain, meningkatkan investasi yang ada di daerah," kata Arif Budiman.
Pemerintah juga sudah mengeluarkan Inpres no.17 tahun 2009 tentang kemudahan berinvestasi.
"Dalam rapat hari ini kita membahas terkait evaluasi pelaksanaan perizinan dalam berinvestasi yang ada di Kabupaten Kampar, dan kita juga melakukan identifikasi peraturan - peraturan yang mana kira - kira perlu dilakukan perubahan atau penghapusan yang bisa menghambat investasi di Kampar," ungkap Kajari Kampar Arif.
Bersama pemerintah daerah, sambung Arif, pihak Kejaksaan selalu konsisten dalam memajukan investasi dan pemulihan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19.
Sementara itu, Kadis DPM-PTSP Kampar Hambali menyampaikan, investasi di Kabupaten Kampar memang ada kendala, tapi tidak sampai macet cuman agak sedikit mampet.
"Ya memang ada kendala, namun bukan berarti macet sehingga kita perlu dukungan dari pihak Kejaksaan, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kajari Arif, ini hanya karena masalah miskomunikasi saja sehingga belum satu persepsi," ujar Hambali.
Lebih lanjut, Hambali mengungkapkan, karena itu ada sebagian rekan - rekan kepala OPD dihantui rasa takut masalah perizinan ini, apa bila salah akan terjerat Pidana.
"Ini kan masalah administrasi dan dipertegas lagi bahwasanya kita ini bagaimana halnya untuk bisa melakukan percepatan investasi di Kabupaten Kampar, kalau memang perlu ada aturan yang harus kita pangkas, ya kita pangkas," kata Hambali lagi.
Untuk perbaikan di 2022, kata Hambali, nanti kita sudah mempersiapkan SDM dan sistem bahwasanya DPM-PTSP sudah mulai membuka cabang di setiap Kecamatan, supaya perizinan UMKM bisa lebih menggeliat.
"Pada tahun ini sebenarnya sudah mulai, namun masyarakat masih banyak belum mengetahui, dan target kita UMKM ini harus kita gerakkan, salah satunya dengan memiliki perizinan," pungkas Hambali.
